Jumat, 22 Maret 2019 | 18:01:41 WIB

Notulensi Diskusi Agongan Naskah Edisi 3 Tentang Bharatayuddha

Minggu, 23 Desember 2018 | 05:35 WIB
Notulensi Diskusi Agongan Naskah Edisi 3 Tentang Bharatayuddha

(FOTO: JAGONGAN NASKAH/LINDO)

YOGYAKARTA, LINDO - Perang besar keturunan keluarga Bharata, antara Pandhawa dengan Korawa. Namun Bharatayuddha bukan sekadar perang.

Bharatayuddha adalah sebuah ikhtiar mempertahankan harga diri, kekuasaan, dan penegakan dharma ksatriya serta keadilan bagi Pandhawa dan Korawa.

Ada proses perundingan dari kedua pihak sebelum perang di palagan Kuruksetra. Mereka saling mengirimkan duta untuk berunding, dan melakukan persiapan menjelang perang; mencari sekutu sebanyak-banyaknya. Kisah tersebut terdapat dalam Udyogaparwa Jawa Kuna.

Udyogaparwa adalah parwa kelima dalam wiracarita Mahabharata. Kata Udyoga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencari jalan damai maupun usaha untuk memenangkan pertempuran.

Karya sastra sastra ini ditulis pada akhir abad ke-10 M, era pemerintahan raja Dharmawangsa Teguh (991-1016) M dari Kadiri. Naskah ini disalin dari India oleh Brahmana Jawa yang diutus oleh Raja Dharmawangsa.

Saat itu, teknologi maritim Kerajaan Kadiri sudah maju. Para Brahmana dikirim ke India untuk sekolah. Ada juga yang bahkan menjadi penasihat raja.

Saat para brahmana itu pulang ke Kadiri, kisah-kisah Mahabharata dituturkan kembali. Tentu saja dengan aktualisasi di sana-sini. Dari kisah Mahabharata yang berbentuk sloka Sanskerta, digubah ke dalam bahasa Jawa Kuna yang berbentuk Kakawin atau puisi Jawa Kuna. Jadilah Udyogaparwa Jawa Kuna.

Perundingan yang terjadi pada prinsipnya merupakan usaha untuk mencari jalan damai. Pandhawa ingin meminta kembali sebagian kerajaan yang menjadi hak mereka. Sementara Korawa menolak permintaan itu.

Ada gejolak saat para duta menyampaikan misi dalam perundingan. Pro dan kontra yang terjadi di dalamnya menunjukkan sejauh mana dukungan para tokoh terhadap kedua pihak yang bertikai.

Udyogaparwa menjelaskan peran empat tokoh duta yang diutus berunding, yakni Brahmana Purohita dan Krsna di pihak Pandhawa. Sementara Sanjaya dan Uluka berada di pihak Korawa. Gejolak yang dimaksud yaitu hasrat kuasa dari Korawa yang menolak ajakan damai dari Pandhawa.

"Saat itu, teknologi maritim Kerajaan Kadiri sudah maju. Para Brahmana dikirim ke India untuk sekolah. Ada juga yang bahkan menjadi penasihat raja".

Peran dan fungsi mereka berhubungan dengan empat tahap diplomasi dalam politik tradisional, meliputi sama (mencapai kata sepakat), dana (menyuap), bheda (menaburkan perpecahan), serta danda (kekerasan).

Saat Brahmana Purohita yang dikenal berpengeahuan tinggi dan baik tutur katanya diutus untuk berdiplomasi dengan Korawa yang keras kepala, Bhisma dan Dhrtarasta menyetujui ajakannya. Sang Brahmana mengingatkan janji Korawa untuk mengembalikan kerajaan yang menjadi hak Pandhawa sebagai warisan Pandu, orang tua mereka.

Ditegaskan pula bahwa Pandhawa tidak menginginkan peperangan. Semata-mata kesejahteraaan dunia lah yang dinginkan, meskipun Pandhawa kerap diperdaya dan sudah dibuang ke hutan selama 13 tahun. Akan tetapi, perundingan mengalami jalan buntu. pihak Korawa yang lain tidak menyetujui ajakan Sang Brahmana.

Melihat kebuntuan itu, Krsna punya inisiatif untuk berperan sebagai duta. Keberangkatannya ke Hastinapura untuk menemui Korawa bukan atas perintah Yudhistira sebagai pimpinan Pandhawa.

Namun demikian, sebelumnya Krsna telah mempertimbangkan misi perundingannya dengan matang. Sebelum berangkat ke Hastinapura menemui Korawa, Krsna menemui masing-masing Pandhawa.

Ia meminta pendapat dan pertimbangan serta menyelaraskan tujuan bersama dari kubu Pandhawa. Hal ini seperti yang dilakukan Brahmana Purohita sebelumnya.

Krsna piawai dan punya kuasa penuh dalam berdiplomasi. Ia tidak seperti ketiga duta atau utusan lainnya. Jika yang lain hanya bertugas sebagai penyampai pesan menurut perintah, Krsna tidak demikian.

Dalam perundingan, Duryodhana tetap tidak mau memberikan kerajaan itu. Alasannya, Korawa mendapatkan kerajaan karena telah memenangkan pertaruhan.

Menurut Duryodhana, hal itu bukanlah dosa karena ia tidak mengambilnya secara paksa. Justru Duryodhana beralasan bahwa pihaknya memegang teguh prinsip dharma ksatriya, lebih memilih jalan perang karena jika mati karena senjata dianggap sebagai surga bagi ksatriya.

Krsna selanjutnya menemui Kunthi untuk berunding. Kemudian membujuk Karna agak berada di pihak Pandhawa. Krsna pun menjelaskan bahwa Karna berhak atas takhta, karena dirinya adalah putra tertua dari Pandu dan Kunthi.

Lantaran tiga tahap diplomasi yakni sama, dana, dan bheda yang dilakukan Krsna kepada Korawa mengalami jalan buntu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali hak pandawa hanyalah melalui jalan perang.. Ia meminta Karna untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada Korawa.

Hal ini juga menunjukkan bahwa peran Krsna juga sebagai duta yang mempunyai kuasa penuh, yakni mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perundingan dengan Korawa dan menyelesaikan segala masalah yang muncul dengan caranya sendiri.

(EDITOR: ALDY)

Berita Terkait