Selasa, 25 Juni 2019 | 19:09:26 WIB

Pekan Depan, KPK Panggil Ahmad Heryawan Terkait Kasus Meikarta

Sabtu, 5 Januari 2019 | 00:27 WIB
Pekan Depan, KPK Panggil Ahmad Heryawan Terkait Kasus Meikarta

Dokumentasi foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/10/2018). (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, pekan depan untuk diperiksa dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta yang dibangun Lippo Grup, di Kabupaten Bekasi.

"Minggu depan kami rencanakan ada sejumlah saksi juga yang akan diperiksa termasuk mantan Gubernur Jawa Barat yang pernah dipanggil sebelumnya tetapi belum bisa hadir karena berbagai alasan," kata Juru Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Sebelumnya pada Kamis (20/12), Heryawan tidak memenuhi panggilan KPK tanpa pemberitahuan. Saat itu, dia dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin.

"Jadi, tentu saja dalam proses pemeriksaan berikutnya kami harap bisa hadir dan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik," ucap Diansyah.

Untuk diketahui, nama bekas gubernur Jawa Barat itu sempat disebut dalam surat dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (19/12).

Dalam surat itu disebut, pada 23 November 2017 Heryawan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam surat itu, dia mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat itu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas PMPTSP, Dadang Mohamad, yang ditujukan kepada bupati Bekasi.

Perihal rekomendasi pembangunan Meikarta yang menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi rencana pembangunan MEIKARTA dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi, sesuai hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat, pada 10 November 2017.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Rabu (12/12) sebagai saksi untuk Billy Sindoro.

Saat itu, penyidik KPK mendalami pengetahuan Mizwar terkait rekomendasi perizinan proyek Meikarta.

ANT

Berita Terkait