Minggu, 20 Januari 2019 | 22:44:04 WIB

Advokat Cinta Tanah Air Laporkan Empat Kader PSI ke Bareskrim

Minggu, 6 Januari 2019 | 21:20 WIB
Advokat Cinta Tanah Air Laporkan Empat Kader PSI ke Bareskrim

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) laporkan Caleg PSI ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019). (FOTO: MERDEKA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan empat kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Mabes Polri karena telah membuat "Kebohongan Award" yang ditujukan kepada Prabowo Subianto, Sadiaga Uno, dan Andi Arief.

Keempat kader PSI yang dilaporkan adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Tsamara Amany, dan Dara Nasution.

"Ini kami sudah di Bareskrim untuk melaporkan keempat kader PSI. Kami merasa 'Kebohongan Award' itu merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap Prabowo, Sandiaga, dan Andi," Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu (6/1/2019).

Dia menduga pernyataan keempat kader PSI termasuk ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan tidak sesuai dengan adab politik Indonesia.

Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pendapat sehingga tidak perlu seperti langkah PSI dengan membuat "Kebohongan Award".

"Apa yang dilakukan PSI itu tidak sesuai dengan kultur politik Indonesia karena banyak cara untuk bisa menyampaikan pendapat sehingga tidak seperti itu caranya," ujarnya.

Hendarsam menilai kasus tersebut sangat serius karena menimbulkan keonaran di masyarakat sehingga Polri harus memproses laporan tersebut.

Dia menilai laporan tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar para politik bisa bertindak sesuai dengan adab politik Indonesia.

Sebelumnya, PSI memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo Subianto, Sandiaga S Uno, dan Andi Arief karena ketiganya dinilai sering melakukan kebohongan publik.

Juru Bicara PSI, Dara Adinda Nasution mengatakan penghargaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab partainya kepada publik dan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin.

Dia menilai dengan pertimbangan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga tidak ada pelangggaran hukum yang lakukan PSI dengan pemberian penghargaan tersebut.

ANT

Berita Terkait