Minggu, 22 September 2019 | 21:47:47 WIB

Debat Capres, Prabowo akan Naikkan Rasio Perpajakan Menjadi 16 Persen

Jum'at, 18 Januari 2019 | 00:13 WIB
Debat Capres, Prabowo akan Naikkan Rasio Perpajakan Menjadi 16 Persen

Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno berpose saat debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bila dirinya terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2019 - 2024 berencana untuk menaikkan rasio perpajakan menjadi 16 persen.

"Saya akan tingkatkan rasio perpajakan yang sekarang berada di 10 persen dikembalikan ke minimal 16 persen," ujar Prabowo dalam debat putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Hal itu dikatakan Prabowo yang merasa bahwa penghasilan para pegawai negeri yang terlalu kecil merupakan akar masalah birokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu Prabowo berencana menaikkan gaji para birokrat, dengan uang yang didapat dari peningkatan rasio perpajakan.

"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, bahwa akar masalah birokrasi adalah penghasilan para pegawai negeri atau birokrat itu kurang dan tidak realistis," ujar Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo mengatakan dengan menaikkan rasio perpajakan hingga 16 persen, maka Indonesia diperkirakan akan menerima setidaknya 60 miliar dolar tiap tahunnya.

"Pegawai negeri kita tingkatkan gajinya, kebutuhannya kita penuhi, tetapi kalau dia masih korupsi, maka haru dihukum sekeras-kerasnya," kata Prabowo.

Prabowo memberi contoh salah satu hukuman yang mungkin dapat diberikan kepada birokrat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan memutasi birokrat tersebut di lokasi terpencil.

"Suruh dia tambang pasir terus menerus," kata Prabowo.

Oleh sebab itu Prabowo menyatakan bila dirinya dipercaya memimpin Indonesia dan berhasil menaikkan rasio perpajakan dan menaikkan penghasilan birokrat, maka dia juga akan meningkatkan pengawasan birokrasi.

"Kita awasi dengan segala senjata seperti instrumen, perangkat yang kita miliki seperti inspektorat, kejaksaan, polisi, KPK, baik di daerah maupun di pusat," kata Prabowo.

ANT

Berita Terkait