Selasa, 20 Agustus 2019 | 12:41:54 WIB

KPK Diminta Datangi Pejabat Kementerian Yang Enggan Laporkan LHKPN

Senin, 21 Januari 2019 | 19:17 WIB
KPK Diminta Datangi Pejabat Kementerian Yang Enggan Laporkan LHKPN

Direktur Eksekutif KUTIPAN Aswan Bayan. (FOTO : KUTIPAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Terkait pejabat kementerian yang enggan melaporkan harta kekayaan pada tahun 2018 dan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar tahun 2019 pejabat tersebut memenuhi laporan harta mereka, rasanya mustahil.

"Menurut kami, KPK seharusnya yang datang ke kementerian untuk memeriksa pejabat yang enggan melaporkan harta kekayaan mereka," kata Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN) Aswan Bayan, dalam press rilis yang diterima Lindo, di Jakarta, Senin (21/1). 

Undang Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, cukup bagi KPK untuk tidak hanya sekedar menghimbau, tapi mendatangi kemudian memeriksa pejabat yang enggan melaporkan kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. 

Hasil pemeriksaan KPK terhadap para pejabat di lingkungan kementerian tersebut kata Aswan, diumumkan kepada publik dan merekomendasikan bahwa yang bersangkutan layak atau tidak layak menduduki jabatannya.

"Kami yakin, enggannya pejabat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK bukan karena tidak faham prosedur, tapi lebih kepada perasaan takut sebab harta yang dimilikinya tidak sesuai dengan penghasilan sebagai pejabat," ujar Aswan.

KPK tambahnya, bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk membantu mengungkap harta para pejabat berdasarkan daftar nama yang dimiliki oleh KPK, karena kedua institusi tersebut memiliki perangkat Binmas dan Babinsa yang berada dilingkungan Desa, RW, bahkan RT bisa monitor aset yang dimiliki oleh para pejabat.

(ARMAN R)

Berita Terkait