Minggu, 24 Februari 2019 | 11:20:38 WIB

Jelang Pemilu, KPU dan Bawaslu Halut Diminta Konsentrasi pada 6 Desa

Selasa, 29 Januari 2019 | 17:27 WIB
Jelang Pemilu, KPU dan Bawaslu Halut Diminta Konsentrasi pada 6 Desa

Ilustrasi - Pemungutan suara pemilu 2018 di Malut. (FOTO: IST/LINDO)

TERNATE, LINDO - Ketua Persatuan Mahasiswa Kao Teluk, Kabupaten Halamhera Utara (Pemkat-Halut), Muammar Ternate, meminta pada penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara agar menyelenggarakan pemilu 2019 di wilayah enam desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara.

"Dalam pemilu kali ini, kami minta KPUD dan Bawasllu Halut benar-benar harus mampu melihat persoalan 6 Desa, jangan terkesan KPUD dan Bawaslu menciptakan legitimasi soal pemilu di wilayah 6 Desa," kata Muammar saat ditemui di Ternate, Malut, Senin (29/1/2019).

Sebelum pemilu dilaksanakan Muammar berharap agar proses penyelesaian konflik 6 desa segera dilakukan. "Kalau itu tidak terjadi, maka kami dari 6 desa fersi Halut akan menolak tempat pemungutan suara (TPS) di 6 desa," tandas Muammar.

Dalam kesempatan itu, Mummar meminta pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar jangan melakukan pembohongan pablik terkait dengan status 6 Desa. "Kalaupun hal ini tidak dilaksanakan dalam waktu singkat, maka kami akan melakukan konsolidasi disuluruh wilayah 6 desa maupun dikecamatan Kao Teluk untuk memboikot TPS yang masuk ke enam desa fersi Halut," tegasnya.

Bedasarakan janji pemerintah propinsi, bahwa setelah pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada lalu, Gubernur Malut akan menyelesaikan tapal batas di enam desa, namun hingga kini persoalan itu dibiarkan saja.

"Kami ingin tagih janji dari pemerintah dan gubernur Maluku Utara setelah PSU kemarin mereka akan menyelesaikan soal batas wilayah di enam desa," ujarnya.

Dalam pandangan Muammar, konflik 6 desa yang ada di Kabupaten Halut dan Kabupaten Halbar selama ini sengaja dibiarkan dan sengaja dipelihara, guna mementingkan kelompok tertentu.

"Untuk menghindari konflik horizontal sesama masyarakat, maka KPU beserta Bawaslu harus mampu melihat secara arif dan bijak soal kondisi diwilayah 6 desa," paparnya.

Sesuai UU Pemilu dan UU Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, bahwa pemilihan kali ini seluruh masyarakat yang ada diwilayah 6 desa harus tunduk dan bisa mematuhi aturan yang ada.

"Sebelum hari H, KPU dan Bawaslu harus dengan tegas untuk segera mensosialisasi dan membuat surat edaran untuk disampaikan pada masyarakat 6 desa. Sesuai UU, masyarakat 6 desa harus menyalurkan aspirasinya ke TPS kabupaten Halut," tuturnya.

Terakit soal PSU kemarin, menurut Mummar, hal itu adalah pembodohan, karena pada pemilu sebelumnya masyarakat fersi Halbar tidak disertakan dalam pemilu itu.

"Kami nilai dalam PSU kemarin itu adalah sebuah proses pembodohan, sebab dipemilihan sebelumnya masyarakat di fersi Halbar tidak di ikut sertakan dalam pemilihan. Lantas kenapa di pemilihan gubernur Malut, masyarakat harus dilibatkan. Padahal bersarkasn UU, Jailolo Timur itu telah dihapuskan. Namun KPU dan pemerintah daerah selalu memaksakan dan menabrak aturan untuk melaksanakan pemilihan di wailayah 6 desa di Jailolo Timur," ujarnya.

Untuk pemilu 2019 nanti, Muammar berharap agar KPUD dan Bawaslu harus tegas meyuarakan hal itu. "Penyelenggara pemilu jangan anda tinggal diam dan cuek begitu saja. Berdasarkan UU Pemilu dan UU Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara masyarakat harus ambil bagian untuk mensukseskan pemilu yang baik, jujur, dan adil," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muammar berharap kepada seluruh masyarakat diwilyah 6 desa agar tetap menjaga ketertiban, dan keamanan dalam melaksanakan pemilihan umum 2019.

"Kami berharap pada seluruh masyarakat 6 desa versi Halbar dan versi Halut agar bisa meyampaikan hak pilihnya berdasrakan pada UU yang berlaku. Jangan membuat gaduh dan jangan membuat keributan, nanti kita semua yang akan jadi korban politik," tuturnya.

ALDY M

Berita Terkait