Minggu, 24 Februari 2019 | 11:20:52 WIB

Sejarah Singkat Desa Akelamokao dan Akelamo Raya

Minggu, 3 Februari 2019 | 10:35 WIB
Sejarah Singkat Desa Akelamokao dan Akelamo Raya

Suasana pemandangan pantai desa Akelamokao, Jailolo, Maluku Utara. (FOTO: BAHMID DJAMAL/LINDO)

AKELAMO RAYA, LINDO - “Akelamo” (atau dalam bahasa Indonesia berarti Sungai Besar) Raya adalah salah satu desa yang menajadi dampingan P2KP-3 berada di kecamatan Jailolo Timur kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan kecamatan Kao Teluk kabupaten Halmahera Utara (Halut).

Satu hal yang tidak mungkin ketika ada 1 desa berada di 2 kecamatan dan 2 kabupaten yang berbeda, namun itulah kondisi yang terjadi di salah satu bagian dari Maluku Utara ini. Tarik menarik wilayah dan informasi lainnya tentang desa Akelamo Raya yang berpenduduk 100% muslim ini tergambar ketika tim fasilitator mengadakan koordinasi dengan kepala desa Akelamo Kao (Akelamo Raya).

Sepanjang perjalan kami mengucapkan Subhannallah karena kami merasakan kebesaran Illahi sang Maha Pencipta akan keindah alam-Nya ketika pertama kali fasilitator akan masuk ke desa Akelamokao untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades). Entah mimpi apa kami semalam karena tak diduga dan tak disengaja dijalan kami dicegat/dihadang oleh beberapa kelompok pemuda desa yang dalam keadaan mabuk minuman kemudian kami ditanya “Apakah mendukung ke Halmahera Barat atau ke Halmahera Utara?” Jika memilih Halmahera Utara kami disuruh turun dan jika memilih Halmahera Barat kami dipersilahkan untuk jalan terus.

Karena sebelumnya kami mengetahui informasi tentang tarik menarik antara Halbar dengan Halut terhadap masyarakat di enam desa yang salah satunya adalah desa Akelamokao.

Hal yang membantu kami ketika kami ditanya hal tersebut ialah karena kami mengetahui informasi bahwa pada dasarnya mayoritas masyarakat desa Akelamokao memilih dan menginginkan bergabung ke Halmahera Barat dengan alasan karena selama puluhan tahun semenjak nenek moyang mereka hidup menjadi bagian dari kesultanan Jailolo yang sekarang menjadi ibu kota kabupaten Halbar.

Selain hal tersebut informasi tentang pelaksanaan pemerintahan pun menginduk ke Halmahera Barat, maka berdasarkan informasi tersebut kami menjawab bahwa kami mendukung keinginan/aspirasi masyarakat, lalu kamipun mengatakan maksud dan tujuan kami ke sini ialah untuk bertemu dengan pak Kades Akelamokao. Jawaban yang kami sampaikan pada sekelompok pemuda itu nampaknya membuat mereka menjadi sedikit ramah dan mempersilahkan kami untuk meneruskan perjalanan.

Akhirnya kamipun sampai dirumah pak Kades setelah bertanya–tanya kepada masyarakat. Desa Akelamokao menurut pak Kades sebelum dibukanya tambang mas di desa Dum–dum semua masyarakatnya 100 persen adalah nelayan namun seiring berjalannya waktu hasil tangkapan ikan nelayan semakin berkurang, salah satu faktor penyebab berkurangnya hasil tangkapan ikan ialah karena perairan sudah tercemar limbah buangan tambang emas.

Dampak dari tercemarnya perairan Akelamokao biantang-binatang laut seperti siput, udang dan kepiting sudah susah didapati lagi, bahkan menurut pak Kades kerang adalah jenis yang paling tercemar. Informasi tercemarnya perairan Akelamo Raya ini berdasarkan hasil penelitian dari sebuah lembaga yang bernama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Maluku Utara.

Hasil laut yang semakin berkurang menyebabkan banyak masyarakat yang beralih profesi atau berusaha di darat, sehingga sekarang yang masih bertahan menjadi nelayan ± 40 persen saja, 5 persennya adalah pegawai dan sisanya ada yang bertani atau berdagang.

Desa Akelamokao dengan jumlah penduduk 400 lebih Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 1 RW dan 5 RT ini berbatasan dengan desa Tetewang di sebelah selatan, sebelah barat berbatasan dengan desa Tabobo (Halut), sebelah utara berbatasan dengan desa Dum-dum (Halbar) dan sebelah timur dibatasi oleh teluk Kao.

Kondisi masyarakat desa Akelamokao saat ini sangat membutuhkan bantuan karena banyak dari mereka kehilangan pendapatan dan tidak tahu lagi harus berusaha apa karena laut yang dulu mampu menghidupi keluarga mereka sekarang tidak bisa lagi diandalkan, mungkin dengan masuknya program pemerintah, pak Kades dan segenap masyarakatnya berharap dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini membelit mereka, dan tidak lupa bahwa pak Kades berharap kepada fasilitator untuk menyampaikan kepada pak Presiden atau pemerintah pusat untuk melihat dan mendengarkan jeritan warganya yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan perusahaan dan pejabat publik yang tak pernah mendengar aspirasi warga desa Akelamokao yang tetap ingin berada diwilayah Halmahera Barat.

Kondisi politik yang ada sekarang menyebabkan siklus program yang baru berjalan di desa Akelamokao adalah sosialisasi tingkat desa sedangkan untuk sosialisasi awal tingkat basis masih menunggu kondisi masyarakat mulai reda. Apalagi dengan adanya pemberitaan di salah satu surat kabar yang ada di Maluku Utara memberitakan bahwa Halut pun telah membentuk Kecamatan Kao Teluk dan melantik Camatnya membuat masyarakat Akelamokao (desa dimana kantor kecamatan Jailolo Timur berlokasi) semakin panas.

Sulitnya masyarakat untuk berkumpul juga dipicu oleh kondisi di dalam desa sendiri dimana ada beberapa orang yang pro ke Halut, sehingga dikhawatirkan saat-saat masyarakat berkumpul diprovokasi sehingga terjadi perang kampung atau perang kelompok antara warga yang pro Halut dan warga yang pro Halbar. Satu hal yang cukup terasa dari kondiri pro dan kontra ini ialah nama “Akelamo Kao” menjadi “Akelamo Raya” karena etnis masyarakat Kao lebih mendukung ke kabupaten Halut, sehingga masyarakat mengusulkan untuk mengganti nama desa menjadi Akelamo Raya. Selain hal tersebut masyarakat protes jika warga yang pro Halut diikutkan dalam kegiatan program pemerintah meskipun warga tersebut tergolong miskin.

“Yaah…itulah realitas politik, selalu memakan korban khususnya kaum papa atau wong cilik, padahal yang bertikai adalah para penguasa pemegang dan pengatur politik”.

Kondisi politik vertical yang bisa saja menimbulkan kondisi konflik horizontal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemegang kebijakan karena dikhawatirkan akan berimbas terhadap kegiatan dilapangan, semisal “SK PJOK” siapakah yang berhak ?, karena di satu wilayah ada dua kecamatan dan pimpinannya masing-masing di angkat oleh Bupati yang berbeda. Sedangkan program pemerintah tidak berada pada salah satu sisi dari dua sisi ini.

Sejarah tahun 1980 – 2000

Pada fase ini kehidupan masyarakat di desa Akelamokao mengalami masa transisi dimana kehadiran para pendatang membawa kebiasan hidup yang modern hingga kebudayaan local yang bersifat tradisional mulai bergeser. Ditambah lagi dengan konflik sosial antara suku akibat akumulasi kecemburuan dari tahun-tahun semakin bertambah dan tekanan politik Maluku-Maluku utara semakin memanas maka pada Tahun 1999 wilayah Akelamokao mengalami masa-masa tersulit akibat semua aktivitas terfokus pada konflik sosial.

Pada tahun 2000 – 2013

Pada fase ini dianggap sebagai fase adaptasi atau penyesuaian akibat banyaknya masalah yang semakin kompleks yang tidak pernah diselesaikan hingga menciptakan pergeseran besar-besaran dari sisi kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.

Masa sekarang

Akhir tahun 2018 dan saat ini masih dianggap sebagai negeri fakum, Fase ini yang disebut sebagai fase kebingungan di desa Akelamokao, karena sejumlah masalah masih menghantui mereka. Setiap ada kebijakan selalu menuai protes, seharusnya perlu ada perubahan secara total baik dari sisi kebudayaan, kehidupan sosial, sistem pemerintahan yang ada di dalam Desa hingga mampu mengembalikan cirri khas sebagai identitas lokal masyarakat desa Akelamokao.

Kronologis Kepemimpinan di Desa Akelamokao

Desa Akelamokao mulai berdiri sekitar tahun 1900 dengan berbagai sejarah kepemimpinan. Urutan petinggi Desa Akelamokao sebagai berikut :

 

NO

NAMA

JABATAN

MASA JABATAN

KETERANGAN

1

-

Mahimo

1900 – 1941

 

2

 

Mahimo

1941 – 1958

 

3

 

Mahimo

1958 – 1963

 

4

 

Mahimo

1963 – 1966

 

5

 

Kepala Desa

1966 – 1967

 

6

 

Kepala Desa

1967 – 1968

 

7

Idrus Hi Syamsudin

Kepala Desa

1968 – 1982

Pemilihan

8

Hasim Tengku

Kepala Desa

1982 – 1987

Pemilihan

9

Safi Hi Adam

Kepala Desa

1987 – 1994

Pemilihan

10

Sudirman M Djae

Kepala Desa

1995 – 2000

Pemilihan

11

Sudirman M Djae

Kepala Desa

2001 – 2003

Pemilihan

12

Sudirman M Djae

Kepala Desa

2003 – 2004

Pejabat Sementara

13

Sudirman M Djae

Kepala Desa

2004 – 2006

Pejabat Sementara

14

Sudirman M Djae

Kepala Desa

2006 – 2009

Pejabat Sementara

15

Taif M Djae

Kepala Desa

2009 – 2015

Pemilihan

16

 

Kepala Desa

2015 – 2017

Pejabat Sementara

17

Jabid Hi Abdulah

Kepala Desa

2017 – 2022

Pemilihan

Penulis : Blogger, Marasauli (http://marasauli.blogspot.com)

Berita Terkait