Rabu, 20 Maret 2019 | 18:55:19 WIB

Hina Institusi TNI, Aktivis Robertus Robet Tidak Ditahan

Kamis, 7 Maret 2019 | 15:19 WIB
Hina Institusi TNI, Aktivis Robertus Robet Tidak Ditahan

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Polisi akan memulangkan tersangka penghinaan terhadap TNI Robertus Robet. Pemulangan terhadap aktivis itu setelah proses pemeriksaan selesai.

"Selesai pemeriksaan sebagai tersangka, nanti dipulangkan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.

Dedi menyebut Robet tidak ditahan lantaran ancaman hukuman yang disangkakan padanya di bawah dua tahun penjara. Meski begitu, pihak kepolisian masih menunggu hasil penyidikan.

Robet ditangkap penyidik Direktorat Pidana Siber Mabes Polri pada Kamis, 7 Maret 2019, sekitar pukul 00.30 WIB. Robet ditangkap karena orasinya saat aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Jakarta, yang diduga menghina penguasa atau badan umum, kamis pekan lalu.

Atas perbuatannya, Robet disangka melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Diketahui, video orasi Robet yang diduga menghina TNI tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyanyikan mars ABRI dengan mengubah lirik.

Namun, Robet segera mengklarifikasi dan meminta maaf usai video itu viral di media sosial. Berikut klarifikasi dan permintaan maaf Robet dalam video yang beredar:

Saya Robertus Robet, belakangan ini beredar sebuah video saya di media sosial, saya menerima banyak reaksi dan keberatan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi:

Pertama, lagu dalam orasi tersebut bukan lagu saya juga bukan saya yang membuat. Melainkan sebuah lagu yang populer saat gerakan mahasiswa di Tahun 1998.

Kedua, asal usul lagu tersebut sebenarnya juga sudah saya jelaskan dalam pengantar saya dalam orasi tersebut. Namun, sayangnya tidak ada dalam rekaman video tersebut.

Ketiga, lagu itu dimaksudkan sebagai kritik saya terhadap ABRI di masa lampau, bukan terhadap TNI di masa kini. Sekali lagi saya ulangi lagu itu dimaksudkan kritik saya terhadap ABRI di masa lampau bukan di TNI di masa kini, apalagi dimaksudkan menghina profesi organisasi institusi TNI.

Sebagai dosen saya sungguh tahu persis upaya-upaya reformasi yang sudah dilakukan TNI dan dalam banyak hal. Saya justru memuji dan memberikan apresiasi upaya-upaya reformasi yang dilakukan TNI yang lebih maju dibandingkan yang lainnya.

Demikianlah penjelasan saya, semoga dengan penjelasan saya ini saya bisa menjernihkan berbagai macam reaksi. Namun apabila ada yang menganggap itu suatu kesalahan yang menimbulkan kesalahpahaman saya mohon maaf.

Sementara itu, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menilai penangkapan aktivis HAM Robertus Robet ancaman kebebasan sipil di masa reformasi. Robet ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE terkait orasi dalam aksi damai Kamisan pada 28 Februari lalu.

Yati menyebut aksi Kamisan yang dilakukan Robet untuk menyoroti rencana pemerintah menempatkan TNI pada kementerian. Rencana ini jelas bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 dan amandemennya, Undang-undang TNI dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

"Hal ini juga berlawanan dengan agenda reformasi TNI. Memasukan TNI di kementerian-kementerian sipil juga mengingatkan pada dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru yang telah dihapus melalui TAP MPR X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyemangat dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI," kata Yati di Jakarta, Kamis 7 Maret 2019.

Menurut Yati, Robet tidak menghina institusi TNI. Dalam refleksinya, Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam artian mendorong TNI yang profesional.

"Baginya, menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan di Orde Baru," terang Yati.

Ia menilai pasal yang menjerat Robet tidak tepat. Sebab, pasal tersebut kerap disalahgunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi. Misalnya, Pasal 207 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Padahal, lanjut dia, pasal tersebut tidak relevan digunakan. Hal ini berdasarkan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusan MK dinyatakan, dalam masyarakat demokratik yang modern maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat pemerintah (pusat dan daerah).

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami menyatakan bahwa penangkapan terhadap Robertus Robet tidak memiliki dasar dan mencederai negara hukum dan demokrasi. Robertus Robet juga harus segera dibebaskan demi hukum dan keadilan," pungkas dia.

Robet ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Robet diduga menghina TNI dalam orasi di aksi Kamisan.

Robet disangka melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

MEDCOM

Berita Terkait