Rabu, 27 Maret 2019 | 10:18:56 WIB

TNI Nilai Isu Dwifungsi Cara Pandang yang Keliru

Kamis, 7 Maret 2019 | 15:37 WIB
TNI Nilai Isu Dwifungsi Cara Pandang yang Keliru

Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen Herindra saat acara Silaturahmi dengan Komunitas Perwira Hukum TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 5 Maret 2019. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen Herindra menyebut isu penempatan anggota TNI di kementerian atau lembaga bisa memunculkan dwifungsi TNI keliru. Penempatan itu dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara.

"Marak berita penyesatan dari berbagai pihak yang memberitakan tentang aktifnya kembali dwifungsi TNI. Seolah-olah TNI kembali ke zaman orde baru dengan menempatkan personelnya di berbagai posisi kementerian dan lembaga. Sesungguhnya ini cara pandang yang keliru," kata Herindra di acara Silaturahmi dengan Komunitas Perwira Hukum TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 5 Maret 2019.

Herindra menuturkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diperlukan untuk penambahan prajurit aktif menempati kementerian atau lembaga. Adapun penambahan prajurit itu meliputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menurut Herindra, penambahan di kementerian atau lembaga belum diatur dalam Pasal 47 UU TNI. Pasal itu menyebut prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 10 kantor.

Kesepuluh itu yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Sekretaris Militer Kepresidenan (Sesmilpres) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kemudian Badan Sandi Negara (BSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung (MA).

"Sementara, ketika UU ini dibentuk, belum ada kementerian atau lembaga seperti Bakamla dan KSP (Kantor Staf Presiden). Bakamla itu dari dulu sudah ada TNI-nya. Makanya sekarang ditambahkan," ujar Herindra.

Dia meminta para perwira TNI memberikan pencerahan pada masyarakat terkait aturan tersebut. Hal ini guna meredam isu dwifungsi TNI.

"Saya mengharapkan peran aktif perwira TNI untuk memberikan literasi hukum. Dwifungsi adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI. Saat ini dan ke depan, TNI semakin profesional dalam menjalankan tugas sesuai UU," tegas Herindra.

MEDCOM

Berita Terkait