Rabu, 27 Maret 2019 | 10:16:46 WIB

Kasus Kampanye Hitam di Karawang Mengganggu Demokrasi

Kamis, 7 Maret 2019 | 15:46 WIB
Kasus Kampanye Hitam di Karawang Mengganggu Demokrasi

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Moeldoko (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan). (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko, menyebut kasus kampanye hitam tiga ibu di Karawang, Jawa Barat, sangat berbahaya. Model kampanye hitam para ibu yang dilakukan itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik.

"Ini sungguh mengganggu perkembangan demokrasi Indonesia," kata Moeldoko di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Maret 2019.

Moeldoko mengatakan, cara kampanye yang dilakukan tiga ibu di Karawang sangat tidak beradab. Terlebih, perilaku itu dilakukan di era demokrasi yang sejatinya ingin dinikmati secara gembira oleh masyarakat.

"Ini supaya jangan lagu mengembangkan cara yang tidak baik seperti itu," tegas dia.

Menurutnya, iklim demokrasi memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi semua warga negara. Namun, kebebasan itu juga dibatasi aturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap tertib.

"Begitu keluar dari undang-undang, disemprit aparat penegak hukum, risikonya adalah penjara. Sekali lagi, jangan demokrasi ini dinodai oleh perilaku yang tidak beradab," ucap Kepala Staf Kepresidenan itu.

Tiga ibu di Karawang terekam kampanye pintu ke pintu. Saat menemui warga, mereka menyebarkan fitnah untuk menyudutkan calon presiden Jokowi.

Dalam video itu, dua orang perempuan berbicara menggunakan bahasa Sunda. Mereka menyebut Jokowi akan melarang azan dan memperbolehkan pernikahan sesama jenis.

Terkait video yang beredar itu, polisi bekerja cepat. Tak membutuhkan waktu lama ketiga perempuan ditangkap.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

MEDCOM

Berita Terkait