Senin, 27 Mei 2019 | 00:40:20 WIB

Diskusi Pablik dan Musikalisasi Puisi

Kamis, 7 Maret 2019 | 20:18 WIB
Diskusi Pablik dan Musikalisasi Puisi

Peserta diskusi. (FOTO: AULIA/LINDO)

TERNATE, LINDO - Komite Perjuangan International Women's Day (KP-IWD) Ternate, mengelar pagung protes life misik, musikalisasi puisi, dan diskusi pablik dengan tema "Mengapa Penting Membangun Persatuan dan Gerakan Turun Ke Jalan, Life Musik, Musikalisasi Puisi dan Diskusi Pablik", yang di gelar di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (6/3/2019) malam, sekitar pukul 07:00 Wit.

Komite Perjuangan International Women's Day (KP-IWD) Ternate, adalah yang menggabungkan berbagai organisasi dan individual yang Pro-Demokrasi, yakni pembebasan, Kopri PMII Komisariat FKIP dan IAIN, Kesatuan Mahasiswa Kecamatan Sampolawa (Kemakesa) Maluku Utara, Serikat Kebudayaan, Masyarakat Indonesia (SeBUMI) Malut, Srikandi, dan induvidu yang pro-Demokrasi, untuk mendukung perjuangan kaum perempuan.

Tujuan mengelar life music, musikalisasi puisi dan dialok pablik membangkitkan kembali semangat perjuangan kaum perempuan, untuk menyambut International Women's Day yanag di peringatai pada Jumat (8/3/2019) mendatang nanti.

Diskusi pablik yang di pandu oleh 3 orang materi,  yaitu Iya Mailani C,Y Dan Irawati harun, Iyya menjelaskan "Pentingnya integrasi gerakan perempuan dengan kelas pekerja."

Gerakan Perempuan memiliki hubungan yang erat dengan Kelas Pekerja sehingga mustahil membicarakan gerakan perempuan tanpa gerakan kelas pekerja, selama ribuan tahun, kaum perempuan terpenjara di dalam rumah sebagai properti, sebagai kelas dua, yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Praktik-praktik menjadikan perempuan sebagai benda atau mahluk nomor dua bisa dilacak dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia.

Contohnya, sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad, pembunuhan anak-anak perempuan yang baru lahir lazim dilakukan oleh masyarakat Arab pada abad ke-6 Masehi. Sementara dalam masyarakat perbudakan romawi, perempuan tidak saja menjadi budak yang bisa dimiliki, tetapi juga menjadi alat pemuas nafsu belaka. Perempuan non budak pun sepenuhnya menjadi miliki lelaki dan dilarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk dilarang mendapatkan pendidikan.

Dalam sejarah perjuangan kelas, kebangkitan perempuan sebagai sebuah gejala gerakan sosial terjadi di bawah kapitalisme yang menyediakan syarat-syarat masuknya perempuan ke dalam lapangan produksi kolektif.

Sejarah Lahirnya IWD
Setelah diciptakannya mesin-mesin produksi pada abad ke-18, kapitalis menggunakan tenaga kerja perempuan (bahkan anak-anak) sebagai tenaga kerja yang lebih murah. Perempuan dibayar lebih murah karena beranggapan bahwa perempuan sebagai makhluk kelas dua yang pekerjaannya tidak di perhitungkan (patriarki). Padahal secara riil, nilai produksi dan kualitas barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja perempuan sama saja dengan tenaga kerja laki-laki.

Dalam Perang Dunia I dan II, kaum perempuan menggantikan laki-laki yang pergi berperang untuk bekerja di pabrik-pabrik. Setelah perang selesai, kaum perempuan malah dituduh mencuri pekerjaan laki-laki. Perempuan yang sudah kembali bekerja tidak bisa dipaksa kembali masuk ke rumah begitu saja.

Perempuan yang bekerja mampu menghidupi dirinya sendiri, sehingga mulai mendapatkan kepribadiannya. Di Inggris, perempuan yang tidak berdaya karena secara ekonomi bergantung kepada suaminya dengan terpaksa menerima segala perlakuan buruk. Tapi setelah mereka bekerja dan mencari nafkah sendiri sekalipun hanya mendapat bayaran sepertiga dari upah lelaki, banyak yang mulai berani bercerai dan keluar dari rumah tangga yang penuh kekerasan.

Perempuan yang mendapatkan pendidikan dan pekerjaan sedikit demi sedikit mampu memenangkan kemandirian. Walaupun kemandirian itu masih dalam batas-batas tertentu di bawah kondisi ekonomi yang menghisap. Sebagian perempuan ada yang meningkat status sosialnya, menjadi pejabat, hingga presiden. Perempuan juga ada yang menjadi direktur maupun pemilik perusahaan. Tapi, sebagian besar perempuan masih tertindas, menjadi sekadar perkakas produksi di pabrik atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibayar.

Dengan banyaknya pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh perempuan, posisinya tetap dinomorduakan daripada laki-laki. Bahkan meskipun nampaknya seorang perempuan menikmati status sosial ekonomi yang tinggi masih saja harus dibenturkan dengan produk kebudayaan yang merendahkan dan selalu menghardik kaum perempuan agar bersikap sesuai dengan standar masyarakat patriarkis. Terjadinya kasus-kasus pelecehan, perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah akibat terburuk dari prasangka yang menempatkan perempuan sebagai sasaran atau objek seksual.

Tidak heran jika gerakan perempuan bangkit dan menuntut hak berpolitik, yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik. Pada masa lalu, perempuan tidak diberikan hak politik. Perjuangan menuntut kebebasan berpolitik menghasilkan strategi untuk melahirkan satu gerakan yang sama pada hari yang sama  untuk menuntut kesetaraan bagi perempuan termasuk dalam hak pilih.

Pada 1910, lebih dari 100 perempuan sosialis dari 17 negara berkumpul di Copenhagen, Denmark, untuk melakukan sebuah konferensi. Salah satu hasilnya adalah menjadikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional (IWD). 8 Maret dipilih karena dianggap sebagai momen bersejarah di mana ribuan buruh perempuan jarmen melakukan aksi protes pada 8 Maret 1957 di New York. IWD sebagai hari besar perempuan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1975.

Banyak yang dimenangkan. Kini perempuan bisa ikut memilih dan dipilih dalam pemilu, hak-hak maternitas diberikan, pengurangan jam kerja, kesamaan upah dan seterusnya. Tapi perjuangan belum selesai, masih jauh dari kemenangan penuh.

Perempuan Indonesia

Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda, situasi kaum perempuan banyak mengalami ketertinggalan. Ketika Kolonial Belanda mencanangkan pendidikan untuk kaum bumiputera sebagai salah satu politik etis (balas budi), hanya sedikit sekali kaum perempuan yang dilibatkan, yakni perempuan priyayi (bangsawan), seperti Kartini.

Sekalipun seorang Kartini memiliki pemikiran tentang emansipasi yang jauh melebihi zamannya, tetap saja nasibnya harus masuk ke dalam perjodohan paksa dan menanggalkan cita-citanya. Hingga akhirnya Kartini meninggal dalam usia 25 tahun saat melahirkan anak pada 17 September 1904.

Bersamaan dengan pergerakan nasional untuk merdeka, bangkit pula individu-individu perempuan dan organisasi-organisasi perempuan. Kepentingan perempuan dibicarakan menjadi isu yang penting. Kongres Perempuan Indonesia diadakan di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928 yang diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatera. Tuntutan perbaikan kondisi pendidikan dan pernikahan disuarakan. Dalam kongres tersebut, Siti Soendari, seorang orator perempuan ulung sudah berbicara mengenai pentingnya nasionalisme dan feminisme.

Gerakan perempuan semakin bergairah setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perempuan terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengusir agresi militer Belanda. Tidak hanya terlibat membantu dapur-dapur umum dalam peperangan, perempuan juga banyak yang angkat senjata.

Pada masa itu, menteri perburuhan pertama Indonesia dijabat oleh seorang perempuan yang bernama SK. Trimoerti dengan masa jabatan dari 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Trimoerti adalah seorang jurnalis dan advokat hak-hak buruh yang militan. Pada masa penjajahan Jepang, dia pernah ditangkap dan disiksa.

Organisasi perempuan terus berkembang setelah kemerdekaan yang tidak saja mengangkat isu-isu perempuan, tapi juga permasalahan kemiskinan rakyat. Jutaan perempuan aktif berorganisasi di segala sektor, dari petani, mahasiswa, buruh dan kelompok miskin perkotaan.

Situasi berubah memasuki masa orde baru. Organisasi perempuan dilarang memiliki independensi. Organisasi perempuan yang diperbolehkan berdiri adalah bentukan pemerintah yang mengikuti haluan yang digariskan oleh negara. Selama 32 tahun, perempuan diwajibkan berpikir dan bertindak sesuai dengan ideologi negara. Banyak juga perempuan yang ditangkap dan dipenjara, bahkan dibunuh, dengan tuduhan makar dan komunis.

Marsinah, seorang buruh perempuan PT. Catur Putera Surya yang diperkosa dan dibunuh hanya karena memimpin pemogokan dan unjuk rasa buruh. Buruh PT. CPS melakukan pemogokan pada 4 Mei 1993 dengan mengajukan 12 tuntutan. Saat itu buruh menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari.

Sebanyak 13 buruh yang dianggap menghasut dibawa ke markas Kodim Sidoarjo pada 5 Mei 1993. Marsinah mendatangi Kodim untuk mencari kawan-kawannya. Namun, jam 10 malam dia menghilang. Marsinah ditemukan pada 8 Mei 1993 di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan Nganjuk dalam kondisi sudah menjadi mayat dengan luka-luka di tangan, leher dan bercak-bercak darah. Dia meninggal diduga setelah diperkosa. Sampai saat ini siapa sebetulnya pembunuh Marsinah tidak pernah berhasil diungkap oleh negara.

Tidak ada kebebasan sama sekali pada masa Orde Baru. Satu-satunya serikat yang diizinkan berdiri hanya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Apabila buruh berani mendirikan organisasi lain, apalagi sampai mogok atau unjuk rasa, maka pasti dituduh komunis dan makar. Tuduhan komunis sangat efektif dalam membungkam perlawanan buruh, meskipun buruh itu sendiri belum tentu tahu apa itu komunisme.

Setelah Suharto dijatuhkan pada 1998, keran demokrasi mulai terbuka. Perempuan Indonesia kembali mendapatkan kesempatan mendirikan organisasi-organisasi yang independen. Kebebasan berserikat juga dijamin dalam UU 21/2000 tentang Serikat Buruh. Yang masih menjadi pekerjaan besar kita adalah bagaimana mengorganisasir perempuan ke dalam organisasi massa, mandiri dan politis yang benar-benar memperjuangkan kepentingan pembebasan perempuan dari belenggu ketidakadilan dan kemiskinan.

Selanjutnya, dengan semakin banyaknya perempuan Indonesia yang mengeyam pendidikan, maka perempuan juga mendapatkan kesempatan bekerja. Namun, sekali lagi, perempuan yang bekerja tidak diperlakukan yang sama seperti laki-laki. Memang saat ini, upah buruh perempuan dan laki-laki mendapatkan gaji yang sama, tapi perempuan selalu dianggap sebagai lajang meskipun sudah menikah dan ikut menanggung biaya membesarkan anak. Karena dianggap lajang, maka tunjangan keluarga, asuransi kesehatan dan semacamnya tidak diberikan.

Setelah PP 78/2015 tentang Pengupahan disahkan, pengusaha alias kapitalis (pemodal) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) semakin menekan upah buruh, termasuk upah buruh perempuan. Upah padat karya khusus sektor garmen buruh dimunculkan oleh pemodal, bahkan didukung oleh serikat buruh antek pemodal.

Upah padat karya dibuat lebih rendah daripada upah minimum. Contohnya upah minimum Kota Bekasi sebesar Rp3,6 juta, maka upah padat karya dibuat menjadi Rp3,1 juta. Meskipun penetapan upah padat karya kemudian dicabut, bagaimanapun juga dari sini kita bisa mengetahui upaya-upaya APINDO untuk terus-menerus merendahkan upah buruh.

Pekerjaan perawat rumah sakit yang kebanyakan dilakoni oleh kaum perempuan juga terkena imbas kebijakan upah murah. Dalam UMK Kabupaten Bekasi tahun 2016, upah khusus rumah sakit/klinik ditetapkan sebesar Rp2,75 juta, padahal saat itu UMK sebesar Rp3,26 juta.

Perempuan dipekerjakan di sektor-sektor dengan kondisi-kondisi kerja terburuk yang minim perlindungan sebagai buruh garmen, buruh migran, pekerja rumah tangga, pekerja seks bahkan menjadi korban perdagangan manusia. Jutaan buruh migran perempuan dikirim ke luar negeri setiap tahunnya untuk bekerja di Timur Tengah, Malaysia dan negeri lainnya. Banyak yang menjadi korban kekerasaan dan penyiksaan serta ratusan buruh migran terancam hukuman mati.

Ada salah satu serikat, yakni Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (Sedar), banyak kawan buruh perempuan melaporkan saat bekerja sering mendapatkan gangguan yang tidak menyenangkan dari atasan yang laki-laki. Gangguan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya misalnya disuit-suit (catcalling), bokong ditepuk dari belakang, dipeluk dari belakang, diminta berhubungan sebagai syarat perpanjangan kontrak oleh atasan, dan sebagainya. Pelecehan seksual bisa terjadi karena adanya relasi kuasa di mana si pelaku yang laki-laki merasa lebih unggul dan menguasai perempuan, sehingga lalu melakukan tindakan pelecehan, kekerasan dan bahkan perkosaan.

Kekurangajaran ini tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah pribadi buruh perempuan. Sudah waktunya turut serta untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan baik yang terjadi di organisasi sendiri, di tempat kerja maupun di masyarakat. Berbagai persoalan yang khusus dirasakan perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), pelecehan seksual, pengelabuan, diskriminasi dan sejenisnya harus kita atasi bersama.

Divisi perempuan dibangun sebagai bentuk afirmasi (peneguhan) untuk membantu kawan-kawan buruh perempuan mengatasi persoalan-persoalan sehingga bisa maju dan setara dengan laki-laki. Pikiran dan keterampilan buruh perempuan harus diasah sehingga tidak ada lagi alasan-alasan berupa hambatan kapasitas. Selanjutnya, buruh perempuan harus keluar dari seksi-seksi tersebut dan menduduki jabatan-jabatan strategis di serikat buruh.

Divisi juga secara khusus membicarakan mengenai hak-hak buruh perempuan seperti cuti haid, cuti melahirkan dan hak menyusui. Di tingkat pabrik, divisi perempuan memastikan bagaimana caranya memperjuangkan hak-hak perempuan agar masuk dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan di atas normatif.

Jika cuti melahirkan hanya diatur tiga bulan di dalam UU Ketenagakerjaan, maka bagaimana caranya harus meningkat menjadi 4, 5 bahkan 6 bulan di dalam PKB. Jika cuti haid diambil dengan syarat izin pengusaha, maka bagaimana caranya agar setiap perempuan mendapatkan jatah dua hari cuti haid setiap bulan yang tidak boleh ditukar dengan uang. Jangan sampai waktu istirahat untuk menjaga kesehatan reproduksi ditukar dengan uang. Begitu juga fasilitas menyusui yang baik harus diperjuangkan.

Lebih jauh lagi hak-hak perempuan harus dimajukan agar lebih banyak lagi dijamin oleh hukum. Gerakan politik buruh harus memastikan buruh perempuan terlibat di dalamnya bukan hanya satu atau dua tokoh buruh perempuan sebagai pajangan, tetapi massa buruh perempuan itu sendiri harus ambil bagian dan tokoh perempuan ikut memimpin gerakan. Ketika gerakan buruh berlaga dalam pertarungan politik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, hak-hak buruh perempuan masuk menjadi agenda penting yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

Hal ini memang tidak mudah karena ada banyak hambatan bagi kemajuan buruh perempuan. Hambatan itu bisa datang dari dalam pikiran kaum perempuan sendiri yang tidak percaya diri. Ketidakpercayaan diri itu adalah bentukan sejak lahir yang ditanamkan ke dalam pikiran perempuan oleh kondisi-kondisi sosial yang patriarkis. Hambatan juga bisa datang luar dalam bentuk situasi serikat buruh yang tidak mengizinkan perempuan untuk mengasah kemampuannya dan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki.

Gerakan perempuan harus meyakinkan bahwa kemajuan perempuan tidak saja menguntungkan bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak perempuan yang cakap dan maju dalam organisasi, maka kesulitan-kesulitan organisasi akan semakin mudah diatasi. Semakin maju dan berani massa buruh perempuan, maka buruh secara keseluruhan juga akan semakin kuat. Sehingga gerakan buruh akan mampu memenangkan tuntutannya: kenaikan upah layak, penghapusan sistem kerja fleksibel (kontrak, outsourcing dan pemagangan), tunjangan-tunjangan, pembagian keuntungan perusahaan hingga mengelola pabrik sendiri, baik itu di level perjuangan normatif di pabrik maupun pada level perjuangan politik.

Keberanian perempuan menjadi ukuran sudah sejauh mana matangnya suatu gerakan perubahan. Banyak peristiwa besar dalam sejarah yang ditandai dengan bangkitnya massa perempuan, seperti Revolusi Rusia 1917. Perempuan Rusia turun ke jalan menuntut roti, tanah dan perdamaian hingga membangkitkan gerakan revolusi dan penggulingan Tsar.

Atau seperti aksi mogok makan yang diorganisir oleh lima isteri buruh penambang, Domitila dkk, yang menuntut pembebasan buruh tambang yang dipenjara di Bolivia pada 1978. Lima perempuan melakukan mogok yang berhasil meluaskan perlawanan ke seluruh negeri untuk melawan diktator Bánzer hingga berhasil digulingkan, saat massa perempuan meledak melawan ketidakadilan, maka berarti derita rakyat sudah tak tertahankan lagi.

Mailani C,Y juga menjelaskan "Menyoal kekerasan seksual dan ketidakadilan terhadap perempuan". Seperti yg kita tau tanggal 8 Maret slalu di peringati sbgai International Women's Day dan IWD sendiri seringkali di rayakan sebagai keberhasilan yang di capai kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan sosial.

Tapi perjuangan kaum perempuan belum slesai, karena sampai hari ini, perempuan masih saja terbelengguh oleh sistem yg eksploitatif bersama budaya yg sangat diskriminatif trhadap kaum perempuan. Penindasan terstrutur yg di lakukan sistem kapitalisme bersama budaya patriarki telah membuat kaum perempuan merasakan penindasan berlapis. Di perkuat dengan berbagai kebijakan pemerintah yg tidak mempertimbangan unsur gender dalam masyarakat kita yg masih sangat patriarkis.

Akhirnya perempuan malah semakin tersubordinasi. Kapitalisme yg menggunakan tubuh perempuan sebagai lahan untuk merauk keuntungan yg sebesar-besarnya secara bersamaan juga mengkonstruk cara berpikir perempuan lewat media untuk menjadi mahluk yang konsumtif dan menciptakan ketergantungan atas barang produksi.

Persoalaan ketidakadilan yang sampai saat ini selalu mengintai kaum perempuan adalah tentang kekerasan seksual. KOMNAS Perempuan mencatat, angka kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tapi sampai hari ini negara masih setengah hati menyikapi persoalan kekerasan seksual ini, adanya anggapan dalam masyarakat patriakis bahwa kekerasan seksual adalah hal yang sifarnya personal, mendorong ketimpangan dalam upaya penyelesaikan kasus2 kekerasan saat ini.

Kasus agni, baiq nuril, RA adalah beberapa contoh kasus kekerasan serta pelecehan seksual yang tidak di selesaikan secara tuntas, dan justru malah menjadikan korban mendapat kekerasan berulang karena setumpuk stigma-stigma negatif yg di lekatkan pada korban. Ketiadaan payung hukum yang melindungi perempuan dari kejahatan seksual membuat kaum perempuan korban kekerasan dan pelecehan semakin sulit untuk mendapatkan keadilan.

Dalam hal ini, Beberapa organisasi mahasiswa, komunitas, yg masyarakat sipil telah menyodorkan satu rancangan undang-undang yang diyakini mampu menghapuskan kekerasan seksual yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hanya saja sampai saat ini belum ada tanggapan serius dari pemerintah untuk membahas dan atau mengesahkan RUU P-KS ini.

Maka sudah saatnya semua orang mulai turut andil dalam upaya menghentikan kekerasan seksual dan ketidakadilan terhadap perempuan. Karena kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja entah laki-laki atau perempuan dewasa serta anak-anak, dan pelakunya bisa siapa saja, bisa saja orang yg tidak di kenal bahkan bisa juga adalah orang terdekat kita.

Dari beberapa tuntutan Komite Perjuangan International Women's Day untuk menyambut 8 Maret nanti, salah satunya adalah mendesak pengesahan RUU P-KS, karena kalau bukan sekarang, lalu mau tunggu berapa ribu perempuan lagi yang menderita trauma fisik dan psikis karena menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Panjang umur perjuangan perempuan

Selali ITU pemateri Ke 3 IRAATI HARUN juga menjelaskan terkait dengan Mengapa pentingnya kita perlu menorong agar rancanagn RUU Penghapuasan Kekerasa Keksual segera di sahkan Karna  RUU Penghapuasn Kekerasan Sesual dalamnya mrngatur soal al-hal yang di atur dalam KUHP. Didalamnya mengatur soal hal-hal yang tidak di atur dalam KUHP misalnya terkait dengan alat bukti yang Salah satunya adalah bisa berupa media eliktronik kalu misalkan kita ingat kasusnya IBU NURIL kemarin dia adalah korban pelecehan seksual namun akhirnya dia menjadi pelaku karena di jerat undang-undang ITE.

Terkait dengan pencemaran nama baik olehnya ITU didalam RUU penghapusan kekerasa seksual menatru soal alat bukti di pakai korban untu di adukan atau di bawa Ke ranah hukum,  selain ITU di dalamnya juga mrngatur terkait dengan penyidik penegak hukum Hakim Dan lai sebagainya, untuk penyidik yang bisa menyidik terkait kasuskekerkrasan seksual hatur sebelumnya mengikuti pelatihan khusus untuk kekerasan seksual Dan harus berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM) jender biasanya kalu misalkan kasus-kasus kekerasan seksual di bawa Ke Rana hukum kepada penyidik pasti pertanyaan-pertanyaan yang di lontarkan oleh penyidik biasanya semalam keluar jam berapa? pakai pakaian APA? Pakai jiba Dan celana ketat atau sebagainya ITU menurut Irawati Harun ITU pertanyaan-pertanyaan yang tidak pro terhadap kaum perempuan, Dan malah menyudutkan korban pelecehan seksual.

Kemudian Irawati Harun menegaskan olehnya ITU mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual INI perlu di dorong secara bersama-sama,  kebanyakan Pro Dan kontra RUU penghapusan kekerasan seksual misalnya kemarin banyak yang mengatakan bahwa juka RUU penghapusan kekerasan seksual INI di sahkan makan kita akan melegalkan, perjinaan Dan lain sebagainya, padhal menurut dari Komnas perempuan beliau mengatakan bahwa Ada draf terkait dengan RUU yang di sebarkan hoax oleh Ke masyarakat makanya banyak sekali pendapat masyarakat yang mengangapa jika RUU penghapusan kekerasan seksual INI pro jinah dab lain sebagainya.

Selain ITU angapan dari masyarakat juga bahwa terkait dengan penyusunan RUU penghapusan kekerasan seksual INI berakar dari femenisme radikal pada Hal menurut komnas perempuan sendiri dalan penyusunan RUU penghapusan kekerasan seksual, melibatakan toko agama, dan toko masyarakat, nah terkait dengan femenisme seperti yang kita ketahui bersama femenisme adalah, sebuah paham yang memperjuangkan hak-hak perempuan memang kata femenisme berasal dari barat eropa San lain sebagainya, namun praktik-praktik memperjuangkan hak-hak perempuan sudah jauh di terapkan di Indonesia dengan nama yang berbeda, tetapi hakekat dan peakteknya adalah memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, Dan selanjutnya lagi terkait dengan RUU penghapusan kekerasan seksual menurut Komnas perempuan ini juga segera di sahkan di bulan agustus nanti, karena apabila RUU penghapusan kekerasan seksual ini tidak di sahkan dalam waktu dekat Dan dalam waktu sebelum pemila, karena apabila RUU Penghapusan kekerasan seksual di sahkan setelah pemilu kalu jika demikian maka belum Ada payung hukum yang mampu melindung korban Dan menjerat pelaku agar memberikan efek jerat kepada pelaku kekerasan seksual.
Maka dari ITU demi kelancaran Dan mendorong RUU penghapusan kekerasan seksuan, kami sangat membutuhkan solidaritas bersama baik perempuan maupun laki-laki, agar sama-sama kita berjuang untuk secepatnya RUU penghapusan kekerasan seksual segera di sahkan.

PENULIS : AULIA M DJAE

Berita Terkait