Minggu, 26 Mei 2019 | 04:27:24 WIB

KSPB Ternate Tuntut Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan Kaum Buruh

Senin, 11 Maret 2019 | 15:25 WIB
KSPB Ternate Tuntut Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan Kaum Buruh

(FOTO: AULIYA/LINDO)

TERNATE, LINDO - Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Ternate, yang tergabung dalam beberapa organisasi, Front dan Individu Pro-Demokrasi yaitu, organisasi Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Central Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi (CGMD), Kesatuan Mahasiswa Kecamatan Sampulawa (KEMAKESA) Maluku Utara, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI) Malut, Front Nahdiliyyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Solidaritas Untuk Perjuangan Rakyat (SUPER) Federasi Serikat Buruh Demokrasi Kerakyatan (F-SEDAR) dan individu yang Pro-Demokrasi, turun ke jalan melakukan aksi protes soal kemerdekaan, kesetaraan dan kesejahteraan kaum buruh aksi yang dilakukan di depan pasar higenis tradisional, Mitsubshi Kota dan Toyota Toyota Hasjrat Abadi, Minggu (10/3/2019).

Moderator orator Wawan menyoroti soal imprealisme Jepang yang kembali manjajah Indonesia dan tidak mematuhi hukum yang ada di indonesia, seperti perusahaan PT. Nanbu Plastics Indonseia (PT.NPI) yang secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kaum buruh tanpa melalui undang-undang yang berlaku.

Seperti yang di ketahui secara bersama bahwa Undang-undang ketenagakerjaan telah mengatur soal hak-hak buruh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hak buruh perempuan yang dimaksud adalah terkaid dengan cuti haid, cuti melahirkan dan cuti menyusui.

Kasus cuti haid, cuti melahirkan, PHK sepihak dan kurangnya fasilitas menyusui, menurut Wawan para penguasa PT.NPI menolak semua hak-hak buruh perempuan yang telah di atur dalam Undang-undang ketenagakerjaan, itu tandanya bahwa PT.NPI tidak mematuhi Undang-undang yang ada di indonesia. Tegasnya setelah itu mempersilahkan kepada delegasi atau perwakilan masa aksi dari pembebasan Fandi.

Fandi, kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Ternate yang hadir didepan seluruh masyarakat kota ternate provinsi maluku utara, guna menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Negara ini, seperti persoalan sejarah peristiwa malari 1974 oleh jepang pada indonesia yang banyak memakan korban, sampai saat ini belum mampu di jawab bahkan diselesaikan oleh pemerintah indonesia, begitu juga dengan  PT.NPI dan toyota yang melakukan PHK sepihak terhadap 4 buruh yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur soal hak-hak buru, maka dari itu fandi menegaskan kepada pemerintah indonesia agara segerah mendesak pimpinan atau penguasah PT.NPI yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya kaum buruh, agar mematuhi peraturan dan Undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang berlaku di indonesia, sebagai Koordinator KSPB fandi juga menyampaikan sikap KSPB dan mengajak seluruh masyarakat kota ternate provinsi maluku utara untuk Golput pemilu borjuasi di tanggal 17 April 2019 nanti.

Massa aksi sebanyak 50 orang long march menujuh ke rute berikutnya kantor Mitsubshi Kota Ternate, dengan membawa berbagai atribut aksi seperti bendera organisasi dan bendera Merah Putih Indonesia, umbul-umbul atau poster yang bertulisan SEDAR- buka lapangan pekerjaan untuk rakyat, stop hutang luar negri, kesehatan layak dan gratis, tolak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, bebaskan kawan kami M. Hisbun Payu (Iss) di penjarakan karena melawan pencemaran udarah oleh PT. RUM di sukoharjo, cuti haid tampa syarat (Tanpa SKD), hapuskan hukuman mati untuk buruh migran, menyediakan bilik asi untuk ibu menyusui, upah dan fasilitas untuk ibu rumah tangga, nasionalisasi aset vital nasional untuk rakyat, perlindungan hukum untuk buruh migran dan 2 spanduk yang satunya bertulisan KSPB Ternste Lawan Penjajah  Modal Jepang Dan Bangun Politik Alternatif, yang satunya lagi bertulisan Perempuan Berjuang Uuntuk Demokrasi, Kesetaraan Dan Kesejahteraan, Sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan,lagu buruh tani, lagu janji-janji, lagu mars SeBUMI.

aksi damai denag long march di kawal oleh pihak kepolisian demi keamanan lalulintas, penyampaian orasi politik disepanjang jalan oleh Fadli menyoroti soal keadilan yang ada di indonesia, dan menegaskan kepada pemerintah indonesia harus berpihak kepada kaum buruh sesuai denga ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013, sebab sampai saat ini pemerintah indonesia hanya tinggal diam di gedung-gedung mewah yang di penuhi oleh kaum-kaum kemunafikan, bahkan mengiakan praktek PHK sepihak terhadap 37 buruh yang di lakukan oleh PT.NPI tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013.

Rudy Pravda PT. Nanbu Plastics Indonesia (PT.NPI) pemodal asal jepang yang beralamat di kawasan industri MM 2100 Blok J-16 Ganda Mekar, Cikarang Barat Kab. Bekasi, 17520 dengan produksi komponen spare part mobil. PT.NPI adalah Vendor Tier 2 dari PT. Toyota Indonesia, yang melakukan PHK sepihak kepada 4 buruhnya dengan alasan telah selesai masah kontrak, ini tidak sesua dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia Tegasnya.

Rudy Pravda juga menjelaskan proses hukum yang telah ditempuh oleh 4 orang buruh tersebut telah menghasilkan 2 produk hukum yakni Nota pemeriksaan khusus pengawasaan ketenagakerjaan jawa barat wilayah 2 Nomor 560/4751/UPTD-Wil.2  tanggal 18 september 2018 dan putusan pengadilan hubungan industri bandung yang pokok isinya sama, mengharuskan PT.NPI segera mempekerjakan kembali ke-4 buruhnya yang di PHK dengan status PKWTT/ kariyawan tetap dengan masa kerja dihitung semenjak pertama masuk kerja, membayar upah selama ke-4 buruhnya di PHK serta memulihkan hak-haknya kembali, namun sampai detik ini dari saat dibacakanya putusan PHI, 02 januari 2019, PT. NPI melakukan pembangkangan hukum dengan tetap tidak bersedia melaksanakan isi Nota pemeriksaan khusus dan putusan PHI. Namun pihak penguasa malah membuat informasi yang berisi kebohongan (HOAX) kepada UPTD pengawasan ketenagakerjaan melalui surat PT. NPI No. 078/NPI-HRD/XII. 2018 Tanggal 07 januari yang isinya menyatakan sudah menjelaskan isi Nota pekeriksaan khusus. Ini tandanya pemerintah jokowi-jk juga berperan bahkan  menjadi dalang dari segala bentuk  maslah baik  buruh  nelayan kaum miskin kota, yang ada di indonesia, begitu juga denang diskriminasi terhadap kawan-kawan  atas melawan PT.RUM, bukan Cuma itu saja di maluku utara  pnggusuran lahan petani yang ada di obi, dan berbagai maslah pertambngan yang ada di maluku utara. Ungkapnya 

Massa aksi long march menuju ke rute terakhir kantor Toyota Hasjrat Abadi, kota ternate provinsi maluku utara. setelah menyampaikan orasi politik di depan Kantor Mitsubshi Kota Ternate, di sepanjang jalan menuju ke Kantor Toyota Hasjrat Abadi, meneriakan hidup buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa dan hidup rakyat, dan ada beberapa perwakilan dari organisasi menyampaikan orasi politik terkait dengan persoalan diskriminasi dan penghisapan terhadap tenaga kerja produktif kaum buruh yang ada di indonesia, yang dilakukan oleh fasisme jepang lewat PT.NPI, tidak ada jaminan kesehatan bagi kaum buruh bahkan di PHK secara sepihak, dalam sejarah indonesia yang di jajah jepang pada Tahun 1943 dan kaum buruh pun ikut di jajah, seperti buruh perempuan termasuk Marsinah malah di diskriminasi bahkan di bunuh karena menuntut hak-hak mereka sebagai tenaga pekerja yang produktif. 

Di depan Kantor Toyota Hasjrat Abadi, moderator orator Wawan  menertikan masa aksi agar tidak mengangu lalulintas agar tidak mengangu aktifitasa masyarakat yang beraktifitas sebagaimana mestinya, setelah itu Wawan mempersilahkan kepada Upi perwakilan dari FNKSDA untuk menyampaikan orasi politiknya.

Upi teriakannya salam perjuangan dan salam solidaritas, paparannya terkait dengan PT. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT.SENFU), Fujitrans Coropration dan PT. Wima Logistic Internasional, beralamat di Jl. Madura I Blok L no. 17 kawasan MM 2100 Cibitung Bekasi 17845 bergerak di sektor pergudangan sebagai kegiatan usaha yang utama, ini semua adalah milik pemodal asal jepang, yang bercokol di negara kesatuan repoblik indonesia, dan menanamkan infestasi ke indonesia, mempekerjakaan buruh sebagai tenaga produktif hanya meraih keuntungan yang besar demi kepentingan pribadi, bahkan melakukan PHK semenah-menah terhadap buruh.

Begitu juga dengan Jokowi-Jk yang sampai saat ini tidak mampuh menyelesaikan persoalan buruh yang ada di indonesia, maka dari itu kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di kota ternate provinsi maluku utara agar tidak ikut terlibat dalam pemilu borjuasi 2019 pada tangag 17 April mendatang.

 Di depan kantor Toyota Hasjrat Abadi kota ternate Fandi dalam penyampaian orasi mengatakan sistem kapitalisme yakni PT.NPI, PT.SENFU, PT. Kramayuda Tiga Berlian (PT.KTB) yang bergandeng tangan dengan menguasa negri ini untuk menguras tenaga kerja buruh, bahkan mem-PHK sepihak terhadap 37 buruh dengan insiden telah melakukan serikat buru. PHK masal tersebut patut di duga sebagai bentuk UNIMO BUSTING atau praktek yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yang berupaya untuk menghentikan aktivitas serikat pekerja/serikat buruh di perusahaannya, karena ke 37 buruh yang di PHK tidak lama setelah membentuk dan mencatatkan serikat buruk ke Disnaker Kabupaten Bekasi pada Tanggal 06 November 2018, sementara PHK massal itu terjadi pada Tanggal 13 November 2018, PT.SENFU juga tidak memiliki itikad baik dengan tidak pernah mau brunding bipartite yang mana ketiga surat yang di ajukan serikat tidak pernah di tangapi, PT. SENFU juga tidak mau menjalankan Nota Pemeriksaan Khusus yang telah di terbitkan oleh UPTD Pengawasaan Ketenagakerjaan Jawa Barat Wilaya 2 Nomor:560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 yang intinya bahwa hubungan kerja para pekerja beralih dari perusahan jasa penyalur tenaga kerja ke PT.SENFU harus mempekerjakan kembali ke 37 buruhnya.

kemudian membacakan sikap yang menjadi tuntutan bersama organisasi yang tergabung dalam KSPB,tuntutanya sebagai berikut:

1. pekerjakan kembali buruh PT. Nanbu Plastic Indonesia sesuai dengan putusan pengadilan hubungan industri dengan status buruh tetap dengan masa kerja sejak pertama masuk, pulihkan hak-hak, buruh tersebut dan ditempati bekerja kembali sesuai jabatan semula.

2. pekerjakan kembali buruh PT, SENFU yang di kenai PHK sepihak sesuai hasil nota pemeriksaan khusus Nomor : 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018.

3. pekerjakan kembali buruh PT. Fajar Mitra Indah yang di kenai PHK sepihak dengan status buruh tetap/PKWTT terhitung sejak masuk kerja sesuai hasil nota pemeriksaan khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018.

4. pekerjakan kembali buruh anggota SBBI PT. Ichikoh Indonesia yang di PHK dan angkat ke 13 anggota dan pengurus SBBI PT. Ichikoh Indonesia menjadi kariyawan tetap sesuai pasal 29 ayat (7) undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

5. pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui kementerian ketenagakerjaan harus memastikan seluruh penguasa jepang mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

6. wujudkan Landori from dan tanah untuk rakyat.

7. sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

AULIYA M DJAE

Berita Terkait