Rabu, 24 April 2019 | 21:25:14 WIB

Wapres JK: Penegakan Hukum di Indonesia Tak Tebang Pilih

Senin, 18 Maret 2019 | 09:39 WIB
Wapres JK: Penegakan Hukum di Indonesia Tak Tebang Pilih

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

BANDUNG, LINDO - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penegakan hukum di Indonesia tak tebang pilih. Ia mencontohkan pada penanganan kasus korupsi yang menjerat pejabat negara dan tokoh dari berbagai partai politik.

"Kemarin, terakhir berita besar tentu Pak Romi (eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy) itu adalah ketua partai yang kelima yang terjerat masalah hukum," kata JK saat berdiskusi pada acara silaturahmi kebangsaan Jenggala Center di Hotel Horison, Bandung, Minggu, 17 Maret 2019.

Belum lagi, ada sembilan menteri, 19 gubernur, dan 200 bupati yang masuk penjara selama 15 tahun terakhir. Ada pula, 100 anggota DPR RI yang masuk hotel prodeo karena korupsi.

"Jadi kalau dari segi penegakan hukum, luar biasa," ucap dia.

Maraknya pejabat yang terjerat kasus korupsi juga disebabkan dengan perubahan undang-undang. Pada zaman orde baru, kata JK, yang diatur hanya tindakan terhadap upaya memperkaya diri sendiri.

Menurutnya, undang-undang saat ini sudah lebih tegas dan luas dengan bisa menjerat orang lain yang turut kecipratan uang haram itu.

"Soal penegakan hukum itu tidak ada negara yang sekeras kita ini," pungkas JK.

MEDCOM

 

Berita Terkait