Selasa, 16 Juli 2019 | 11:38:31 WIB

KPK Geledah Ruang Menteri Lukman dan Sekjen Kementerian Agama

Senin, 18 Maret 2019 | 13:57 WIB
KPK Geledah Ruang Menteri Lukman dan Sekjen Kementerian Agama

Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta, Senin (18/3/2019). (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nur Kholis Setiawan hari ini, Senin, 18 Maret 2019. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari bukti dan informasi terkait suap jual beli jabatan di Kemenag.

"Insyaallah hari ini (ruangan) yang kemarin yang kita segel, itu kita periksa," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.

Menurut Agus, segel kedua ruangan itu akan langsung dilepas setelah penyidik melakukan pemeriksaan. "Nanti kalau sudah (diperiksa), kita buka," kata Agus.

Ruang kerja Lukman dan Kholis disegel setelah tim KPK menangkap tangan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) dan sejumlah pejabat Kemenag di Jatim. Kuat dugaan terdapat sejumlah dokumen dan bukti adanya praktik suap seleksi jabatan dalam ruangan tersebut.

Lembaga Antirasuah juga mengendus adanya pejabat Kemenag yang terlibat dalam suap jual beli jabatan di kementerian yang dipimpin Lukman Hakim tersebut. Petinggi Kemenag Pusat itu diduga ikut membantu Romi memengaruhi hasil seleksi jabatan‎ Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Romi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ); dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS). Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua penyuap tersebut.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romi. Keduanya meminta Romi mengurus proses seleksi jabatan di Kemenag. Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara ketiga tersangka tersebut.

Usai melakukan komunikasi, pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin kemudian mendatangi kediaman Romi untuk menyerahkan uang sebanyak Rp250 juta, sesuai komitmen sebelumnya. Uang ini diduga pemberian pertama.

Kemudian pada 12 Maret 2019, Muafaq Wirahadi meminta Haris Hasanuddin untuk mempertemukannya dengan Romi. Pertemuan itu akhirnya berlangsung pada 15 Maret dan dihadiri oleh Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin dan calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab.

Pertemuan itu dalam rangka penyerahan uang sebesar Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muafaq Wirahadi. Total uang yang diamankan saat penangkapan senilai Rp156.758.000. Uang itu diamankan tim KPK dari pihak-pihak yang diamankan dari beberapa lokasi.

Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani meyakini Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin tidak terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag. Dalam kasus suap itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pak Lukman selama ini figur yang enggak mau begitu-begituan (suap). Makanya, kinerja beliau juga bagus," kata Arsul di DPP PPP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Maret 2019.

Arsul enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia berharap dalam proses hukum suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) pusat dan daerah harus mengutamakan asas praduga tak bersalah.

"Saya tidak akan berkomentar lebih. Tapi, asas praduga harus didahulukan," pungkas dia.

Dalam kasus ini, Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengatur seleksi jabatan di Kemenag. Romi diduga meloloskan Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin (HRS) sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

MEDCOM

Berita Terkait