Selasa, 16 Juli 2019 | 11:29:44 WIB

Menko Perekonomian: Indonesia Siap Gugat Uni Eropa di WTO

Kamis, 21 Maret 2019 | 07:51 WIB
Menko Perekonomian: Indonesia Siap Gugat Uni Eropa di WTO

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah berencana menggugat Uni Eropa ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO. Gugatan akan dilayangkan bila Renewable Energy Derective (RED) II terkait embargo ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) diberlakukan.

"Kita akan bawa ke WTO karena itu forumnya untuk bertengkar," kata Darmin dalam acara briefing diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.

Lebih jauh lagi, kata Darmin, pemerintah bisa melakukan kebijakan sepihak dengan memboikot seluruh produk yang diimpor dari Uni Eropa. Ia meyakini UE akan ketar-ketir lantaran Indonesia merupakan pasar yang besar bagi produk mereka khususnya moda transportasi.

"Bisa saja makanya selain langsung ke WTO kita juga bisa retaliasi. Memangnya kenapa, kalau dia sepihak, masak kita enggak bisa lakukan sepihak," ungkap dia.

Meski demikian, pemerintah masih menempuh langkah diplomasi agar hubugan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa tidak terganggu. Berbagai langkah telah dilakukan termasuk menggandeng negara-negara produsen minyak sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yakni Indonesia, Malaysia, dan Columbia untuk menolak RED II.

"Strategi komprehensifnya kita susah lakukan berbagai tindakan diplomatik dan lobi komunikasi," imbuh dia.

Ia pun menduga larangan ekspor sawit ke Uni Eropa bersifat politis. Serupa dengan AS pada 2012 lalu, pengecualian CPO dari sektor biofuel UE untuk menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed produksi UE.

Merujuk studi yang dilakukan satuan tugas kelapa sawit International Union for Conservation of Nature (IUCN), kelapa sawit hanya memerlukan 0,26 hektare lahan untuk memproduksi satu ton minyak nabati.

Sementara itu, satu ton minyak nabati memerlukan tanah seluas 1,43 hektare lahan minyak bunga matahari, bahkan minyak kacang kedelai memerlukan dua hektare lahan. Dengan kata lain, produksi satu ton minyak nabati memerlukan lahan 8-9 kali lipat lebih luas dari tanaman lainnya.

"Dari awal sudah dirancang untuk mengatakan bahwa CPO itu berisiko tinggi. Menariknya, di UE itu tidak ada kajian komprehensif yang membandingkan CPO dengan minyak biji bunga matahari, bahkan belum ada kajian sudah bilang soybean oil itu low risk. Ini kan namanya tindakan diskriminatif," pungkas dia.

Amerika Serikat (AS) sebelumnya pernah menolak impor CPO dari Indonesia lantaran dianggap tidak ramah lingkungan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Notice of Data Availability (NODA) melalui lembaga perlindungan lingkungan AS yaitu U.S. Environmental Protection Agency (USEPA atau EPA).

Lembaga tersebut menyatakan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi ketentuan minimum 20 persen ambang batas pengurangan emisi gas rumah kaca bahan baku untuk produk biodiesel dan renewable diesel.

Berdasarkan program Renewable Fuel Standard (RFS) yang diterapkan di AS. M. CPO Indonesia hanya berada pada level 11-17 persen, sehingga tidak memenuhi ketentuan RFS untuk dapat dikategorikan sebagai bahan bakar terbarukan yang efisien.

MEDCOM

Berita Terkait