Rabu, 20 November 2019 | 04:14:11 WIB

Idrus Marham Siap Menghadapi Tuntutan Jaksa KPK

Kamis, 21 Maret 2019 | 09:12 WIB
Idrus Marham Siap Menghadapi Tuntutan Jaksa KPK

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menyimak keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Idrus diduga terlibat dalam perkara korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Informasi yang dihimpun Medcom.id, sidang dengan nomor perkara 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst itu diagendakan berlangsung pukul 10.35 WIB, Kamis, 21 Maret 2019. Sidang akan digelar di Ruang Kusuma Atmadja II, Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Suap itu diduga mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Dalam dakwaan jaksa, Idrus diketahui meminta USD2,5 juta kepada bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni untuk keperluan maju sebagai Ketum Golkar, menggantikan kursi nomor satu partai beringin kala itu, Setya Novanto.

Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1). Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Akibat perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam perkara yang sama, Eni Maulani Saragih telah divonis enam tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsidair dua bulan kurungan. Selain hukuman pidana, hak politik Eni dicabut selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok. Eni juga diharuskan membayar uang pengganti Rp5,087 miliar dan SGD40 ribu.

MEDCOM

Berita Terkait