Senin, 22 Juli 2019 | 17:11:28 WIB

11 Parpol di Daerah Gugur dalam Pemilu 2019

Jum'at, 22 Maret 2019 | 09:18 WIB
11 Parpol di Daerah Gugur dalam Pemilu 2019

Ketua KPU Arief Budiman beserta para komisioner KPU dalam acara jumpa pers di Jakarta. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sebanyak 11 partai politik (parpol) tidak dapat lagi ikut serta dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini menyusul 11 parpol itu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, parpol yang berada di provinsi, kabupaten, dan kota wajib melaporkan LADK di tiap KPU masing-masing tingkatan, 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, tepatnya pada 10 Maret 2019. Ini diatur diatur dalam Pasal 334 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi, setelah kita rekap, dari 16 partai politik, ada 11 partai yang tidak menyerahkan LADK di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.

11 Parpol yang gugur dalam Pileg 2019 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota antara lain; Partai Garuda, PKPI, PBB, PSI, Partai Berkarya, PPP, PKS, dan PKB. Kemudian Partai Hanura, PAN, dan Perindo.

Sementara itu, lima parpol yang sudah melaporkan LADK sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain; Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Hasyim menjelaskan, jika parpol tidak memenuhi syarat tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU pemilu Pasal 338 ayat 1. Sanksinya berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

"Jadi, sanksi ini sifatnya adalah sanksi administratif karena partai politik tidak memenuhi ketentuan administrasi untuk menyampaikan LADK," imbuhnya.

Selain itu, 11 partai politik ini dibagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori partai politik yang memiliki kepengurusan di provinsi atau kabupaten/kota dan mengajukan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian tanggal 10 Maret 2019.

Kategori kedua, adalah partai politik yang memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota tetapi tidak mengajukan calon anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan tidak menyampaikan LADK sampai dengan tenggat waktu penyampaian dengan tanggal 10 Maret 2019.

Kategori ketiga, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tidak mengajukan calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dan tidak menyampaikan sampai dengan tenggat waktu penyampaian LADK tanggal 10 Maret 2019.

"Yang perlu kami tekankan bahwa pembatalan ini adalah pembatalan partai politik sebagai peserta Pemilu, bukan pembatalan kepengurusannya, karena bukan wewenang KPU membatalkan kepengurusan partai politik yang dibatalkan adalah kepesertaannya," pungkasnya.

Berikut data rekapitulasi pembatalan parpol sebagai peserta pemilu:

1. Partai Garuda: 1 Provinsi, 110 Kabupaten, 20 Kota tersebar di 26 Provinsi

2. PKPI: 90 Kabupaten, 16 Kota tersebar di 24 Provinsi

3. PBB: 57 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 18 Provinsi

4. PSI: 43 Kabupaten, 6 Kota tersebar di 19 Provinsi

5. Berkarya: 27 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 11 Provinsi

6. PPP: 19 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 9 Provinsi

7. PKS: 8 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 6 Provinsi

8. PKB: 6 Kabupaten, 3 Kota tersebar di 6 Provinsi

9. Hanura: 7 Kabupaten, 1 Kota tersebar di 6 Provinsi

10. PAN: 5 Kabupaten, 2 Kota tersebar di 2 Provinsi

11. Perindo: 2 Kabupaten, 2 Kota tersebar di 4 Provinsi

Total:

- 1 Provinsi

- 428 Kabupaten/Kota

MEDCOM

Berita Terkait