Rabu, 22 Mei 2019 | 00:07:06 WIB

Rekomendasi Ganda, Ketua PKPI Malut Jadi DPO Polda Malut

Jum'at, 26 April 2019 | 08:31 WIB
Rekomendasi Ganda, Ketua PKPI Malut Jadi DPO Polda Malut

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Malut, Masrul H Ibrahim masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut. (FOTO: BERITAMALUT/LINDO)

TERNATE, LINDO - Tersangka kasus rekomendasi ganda yang dikeluarkan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Malut, Masrul H. Ibrahim dan sekertarisnya Yahya Soamole pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara (Malut) 2018 yang lalu, akhirny ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut.

“Dia (Masrul-Red) sudah saya keluarkan DPO sejak minggu ke dua sejak saya bertugas dan sekarang penugasan saya di Malut sudah masuk pada minggu ke-4,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut, Kombes Pol Anton Setiawan saat dikonfirmasi di Ternate, Selasa (23/4/2019).

Anton menambahkan, setelah menjabat sebagai Ditreskrimum Polda Malut, pihaknya sudah mengingstruksikan kepada seluruh personel untuk menginventarisir semua kasus tunggakan termasuk kasus PKPI tersebut.

Ia juga menyatakan, setelah ditetapkan sebagai DPO di minggu kedua bertugas, pihaknya masih memiliki kendala penanganan kasus karena bertepatan dengan Pemilu.

“Besok anggota saya sudah kembali yang melakukan PAM pemilu, makanya mereka akan langsung kerja supaya bisa tertangkap,” tegasnya.

Surat DPO yang diterbitkan tersebut lanjut Dirreskrimum, pihaknya telah menyebarkan ke seluruh polda di Indonesia.

“DPO-nya sudah kita sebarkan sehingga lebih gampang untuk ditangkap,” tuturnya.

Sesuai yang diketahui, SPDP kasus rekomendasi ganda PKPI Malut yang diserahkan dari penyidik Ditreskrimum Polda ke Jaksa Penuntut Unum (JPU) Malut pada 19 Maret 2018 akhirnya dikembalikan atau P21a dari JPU ke penyidik tertanggal 19 September 2018 karena tersangka dan alat bukti tidak dilimpahkan ke JPU meski sudah dinyatakan lengkap. (KBRN/Ternate)

Berita Terkait