Rabu, 24 Juli 2019 | 14:22:30 WIB

Enam Desa Siap Turunkan Ribuan Massa Ke Kantor Gubernur Malut

Senin, 29 April 2019 | 21:44 WIB
Enam Desa Siap Turunkan Ribuan Massa Ke Kantor Gubernur Malut

Gubernur terpilih Abdul Gani Kasuba (AGK) dalam sebuah acara di Ternate, Maluku Utara. (FOTO: POSKOMALUT/LINDO)

TERNATE, LINDO – Aliansi Pemuda Enam Desa berjanji akan menurunkan ribuan massa ke kantor Gubernur Maluku Utara dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara di Kota Sofifi dan Kota Ternate pada Jumat (3/5/2019) siang.

Demikian hal itu ditegaskan Ketia Aliansi Pemuda Enam Desa Sukri Karibun yang didampingi oleh sejumah pengurus Forum Enam Desa dalam acara jumpa pers di Ternate, Maluku Utara, Senin (29/4/2019).

Menurut Sukri, kedatangan ribuan massa ke kantor Gubernur nanti dalam rangka untuk mempertanyakan Gubernur AGK soal janjinya terhadap nasib masyarakat enam desa yang akan diperjuangkan untuk dimasukan daftar pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak.

“Kami siap arahkan ribuan massa pada 3 mei nanti di kantor Gubernur Maluku Utara dalam rangka menagih janji Gubernur AGK soal nasib warga enam desa yang DPTnya masuk ke KPU Halut. AGK pernah berjanji akan menyelesaikan nasib enam desa yang selama ini terkatung-katung di tangan pemerintah Malut,” kata Sukri.

Menurutnya, kemenangan Abdul Gani Kasuba dan M Yasin Ali (AGK-Yasin) pada pemilihan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang terpilih di enam desa pada tahun kemarin adalah suara yang diberikan pada AGK-Yasin sebanyak 1.906 pemilih.

“Suara enam desa yang menentukan kemenangan AGK-Yasin dalam PSU tahun kemarin dan itu semua orang tahu. Disanana dan Taliabo AGK-Yasin kalah telak. Yang bisa menutupi suara AGK-Yasin hanya enam desa Jailolo Timur dan saldo AGK-Yasin yang jumlahnya empat ribu sekian” tegas Sukri lagi.

Maka dari itu, Sukri menegaskan pihaknya merasa dibohongi oleh Gubernur terpilih AGK pada pemilu kepala daerah dalam PSU tahun kemarin. Menurutnya, AGK pernah berjanji sebanyak tiga kali pada warga enam desa akan menyelesaikan nasib enam desa terkait soal tapal batas dan DPT yang saat ini terdaftar di KPU Kabupaten Halut.

“Gubernur AGK sudah membohongi kami di enam desa. Dia berjanji akan menyelesaikan nasib warga enam desa soal tapal batas dan akan memperjuangkan nasib kami di pemilu 2019. Kenyataannya AGK hanya janji-janji saja,” ujar Sukri.

Sukri juga mempertanyakan soal hasil pemilu 17 April 2019 di wilayah 6 desa, terutama masyarakat Desa Akelamokao, Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa, Pasir Putih, Desa Dumdum, dan Desa Gamsungi, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Malut dan KPU Kabupaten Halut.

“Dengan tegas kami menolak hasil perolehan suara yang di adakan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU Malut dan KPU Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan di enam desa. Mereka telah memanipulasi jiwa pilih dengan atas nama warga enam desa versi Halbar, terutama yang ada di Desa Akelamokao dan 5 desa lainnya yang ada di kecamatan Jailolo Timur, Kab Halbar,” ungkap Sukri.

ALDY M

 

Berita Terkait