Senin, 20 November 2017 | 11:03:18 WIB

Bambang Wirahyoso : Aksi Demo Bukan Solusi Tepat Atasi Persoalan PHK Pekerja

Rabu, 10 Februari 2016 | 17:16 WIB
Bambang Wirahyoso :  Aksi Demo Bukan Solusi Tepat Atasi Persoalan PHK Pekerja

Ilustrasi - Demo para Pekerja di Jakarta. (FOTO: IST/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pembina Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Bambang Wirahyoso menilai, aksi demo bukan solusi tepat untuk mengatasi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belakangan ini marak.

Sebab urusan PHK ini, tidak semata tugas dan tanggungjawab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Tugas pokok Serikat Pekerja (SP) sejatinya adalah melindungi para pekerja agar tidak terkena PHK dan memberikan advokasi agar menerima hak-hak pekerja jika terkena PHK.  Jadi kami menghimbau lebih baik pekerja menyampaikan aspirasinya ke pengurus SP.  Aksi demo untuk menyelesaikan masalah itu harus dievaluasi," terang Bambang di Jakarta, Selasa (9/2).

Masalah PHK lanjutnya, merupakan tanggung jawab banyak pihak. Tugas pemerintah adalah bagaimana mengendalikan perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK.

Artinya kata Bambang, harus ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti melakukan efiisiensi, kebijakan pemerintah melalui pajak.  Dengan kata lain bagaimana agar pengusaha tidak menutup usahanya dan pekerja tetap langsung bekerja.

Kalaupun sampai terjadi PHK, maka hak-hak pekerja jangan sampai tidak diberikan.  Jaminan Hari Tua (JHT) dan pesangon harus diberikan agar buruh yang di PHK bisa berkarya kembali.

Ia juga meminta pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), diklat wirausaha demi mengurangi jumlah buruh yang di PHK masuk zona penganguran.

Bambang justru mempertanyakan kenapa pengurus SP jarang sekali menyentuh persoalan upah bagi pekerja di atas satu tahun, pekerja yang berkompeten, pekerja yang bekeluarga atau dengan masa jabatan tertentu.

"Itu sesungguhnya tugas dan tanggungjawab kinerja SP.  Tapi kenapa yang disuarakan selalu upah minimum ?.  Upah minimum itu alat untuk kepentingan politik saja," jelas Bambang.

EDITOR : EDITOR: ARMAN R

Berita Terkait

Baca Juga