Senin, 09 Desember 2019 | 00:49:39 WIB

Sekjen APRI Nilai Pemerintah Jokowi Tidak Serius Tangani Tambang Rakyat di Pulau Buru

Rabu, 8 Mei 2019 | 18:30 WIB
Sekjen APRI Nilai Pemerintah Jokowi Tidak Serius Tangani Tambang Rakyat di Pulau Buru

SEKJEN DPP APRI KOMITMEN PEMIRINTAHAN JOKO WIDODO TENTANG TAMBANG RAKYAT TERKHUSUS GUNUNG BOTAK PULAU BURU DINILAI TIDAK SERIUS. (FOTO: AAM/LINDO)

NAMLEA, LINDO - Pemerintah pusat tidak serius dalam menangani tambang rakyat yanga ada di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.

Demikian hal itu disampaikan Sekertaris Jendral Dewan Pimpinana Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (Sekjen DPP APRI) Imran Safi Malla kepada wartawan di lokasi tambang rakyat di Gunung Botak, Dusun Wansaid, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru,  Provinsi Maluku, Rabu (8/05/2019).

"Sejak terpilihnya bapak Jokowi sebagai presiden pada tahun 2014, sebenarnya saya punya harapan yang baik, karena masalah tambang rakyat ada disinggung dalam program Kemandirian Ekonomi dalam Nawacita Jokowi-JK. Tetapi melihat apa yang terjadi di tambang rakyat selam hampir 5 tahun ini, tidak ada satupun langkah nyata yang dilakukan presiden Jokowi terhadap tambang rakyat, kecuali hanya janji-janji yang tak kunjung ada wujudnya," katanya

Apalagi, kata dia, secara khusus mengenai Gunung Botak di Pulau Buru ini, kelihatannya semua janji Jokowi sepertinya bohong semua. "Kita tidak tahu Jokowi yang bohong atau pejabat dibawahnya yang memang tidak ada komitmen yang pro pada rakyat," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Imran juga menyesalkan pemerintah pusat yang tidak berbuat apa-apa dengan adanya kebijakan pemda Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Said Assagaf yang dinilai tidak pro kepada penambang rakyat yang mencabut Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ada di Gunung Botak dan juga saat ini berencana menyerahkan Gunung Botak pada BUMN bukanlah hal yang baik, namun hal itu akan merugikan masyarakat yang ada di kabupaten Buru.

"WPR yang sudah ada di Pulau Buru dicabut oleh Gubernur dan justru diserahkan ke Korporasi, tetapi presiden Jokowi tidak bertindak apa-apa. Bahkan saat ini Gunung Botak mau diserahkan lagi ke BUMN yang korup seperti PT. Antam. Bagaimana mau diserahin
Gunung Botak?. Ngurus Gunung Pongkor dan Gunung Cibaliung saja rugi terus. Kalau Antam kelola
Gunung Botak saya rasa rakyat rugi, rakyat Pulau Buru mau dapat apa," tandasnya.

Kalau konsep APRI, sebaiknya Gunung Botak harus dikembalikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), supaya Koperasi masyarakat lokal bisa segera mengurus IPRnya. Mengenai cara menambang yang baik dan pengolahan ramah
lingkungan (tanpa merkuri dan sianida), APRI siap mendampingi untuk memberikan teknologinya.

"Jangan pemerintah selalu remehkan rakyat, padahal mereka sendiri nggak bisa melakukan tugasnya. Jadi APRI minta supaya surat pencabutan WPR oleh Gubernur Maluku segera dibatalkan," jelasnya.

Kalau IPR sudah atas nama Koperasi masyarakat lokal, maka orang-orang dari luar Pulau Buru pasti tidak akan seenaknya untuk datang dan mau menambang seenaknya. Pemegang IPR akan menjaga dan membuat aturan yang ketat, mulai dari siapa saja yang boleh menambang, bagaimana cara mengolah, dan pembayaran-pembayaran kewajiban seperti pajak, royalty, dan retribusi melalui satu pintu.

"Dengan adanya IPR, maka manfaat terbesar akan dinikmati oleh masyarakat Pulau Buru. Kalau pemerintah pusat berniat ingin memasukkan lagi perusahaan skala besar, nanti rakyat cuma jadi penonton sumberdaya alamnya dikuras orang asing, atau orang-orang Jakarta. Rakyat Pulau Buru cuma dapat kerusakannya saja. Karena di seluruh Indonesia, bahkan diseluruh dunia, bahwa keberadaan Perusahaan Tambang besar (korporasi) selalu memiskinkan masyarakat sekitar," tegas Imran

Lebih lanjut Imran menambahkan tentang penangkapan dan penahanan 4 orang penambang yang mengolah emas dengan gelundung dan menggunakan merkuri: 1. Bahwa UU No.11 Tahun 2017 Tentang Konvensi Minamata, justru melindungi para penambang rakyat yang masih menggunakan Merkuri. Pasal 7 menyatakan bahwa pemerintah hanya boleh berencana mengurangi pemakaian merkuri, apabila pemerintah sudah memberikan alternatif teknologi yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Selama pemerintah belum melaksanakan
kewajibannya, maka rakyat nggak boleh dipaksa! Ini tindakan sewenang-wenang dan sangat tidak adil. Karena di Indonesia ini sebenarnya masih ada ribuan penambang yang mengolah menggunakan merkuri. Mengapa yang ditangkap hanya 4 penambang.

2. Saya akan mempertanyakan langsung ke bapak Jokowi mengenai kejadian ini. Karena setahu saya, justru pesan bapak presiden pada saat Ratas Tentang Merkuri, pemerintah harus bisa mengayomi para penambang rakyat. Karena mereka juga rakyat kita! Tetapi dengan adanya penahanan ke 4 penambang di Gunung Botak dengan tuduhan soal Merkuri adalah bukti bahwa pemerintah, mungkin termasuk presiden Jokowi tidak memahami UU no.11 Tahun 2017 Tentang Konvensi Minamata.

3. Tidak menutup kemungkinan saya juga akan membawa masalah ini ke level Internasional, karena makna dari meratifikasi konvensi Internasional, bahwa pemerintah harus melaksanakan amanat konvensi tersebut!. Dengan adanya tindakan represif ini, selain sangat tidak adil bagi penambang, juga justru bertentangan dengan tujuan dari Konvensi Minamata, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dari Merkuri. Karena dengan ketakutannya sebagian besar penambang justru membuang merkuri yang mereka miliki ke kebon-kebon atau ke sungai-sungai.

Dalam satu dua hari, ada ratusan kilo merkuri justru terpapar di lingkungan karena tindakan aparat yang represif," pungkas Imran.

AAM PURNAMA

Berita Terkait