Rabu, 22 Mei 2019 | 00:09:29 WIB

Soal Tapal Batas, Enam Desa Versi Halbar Tagi Janji AGK dan Danny

Kamis, 9 Mei 2019 | 03:02 WIB
Soal Tapal Batas, Enam Desa Versi Halbar Tagi Janji AGK dan Danny

Ilustrasi - Masyarakat Enam Desa melakukan aksi protes dan memboikot jalan Trans Halmahera, karena mereka menilai Pemerintah provinsi dan pemerintah di Dua Kabupaten yang tidak serius menangani Status Enam Desa diwilayah itu. (FOTO: ALDY/LINDO)

TERNATE, LINDO - Aliansi Masyarakat Enam Desa (AMED) menagih janji soal penyelesaian Tapal Batas Enam Desa di Kabupaten Halamahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada gubernur terpilih Abdul Gani Kasuba (AGK) dan Bupati Halbar Danny Missy, soal janji-janji mereka yang selama ini tidak ada kejelasan.

Demikian hal itu ditegaskan Ketua Aliansi Masyarakat Enam Desa, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Sukri Karibun, di Ternate, Selasa (7/5/2019) kemarin.

Sukri menilai kasus enam desa di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halbar adalah kasus yang paling fenomena dan yang paling lama di negeri ini.

"Saya rasa pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Halbar, sengaja membiarkan kasus tapal batas itu untuk dijadikan komoditi para elit politik di negeri ini," kata Sukri di Ternate, Selasa (7/5/2019).

Dalam kesempatan itu, Sukri menegaskan apapun terjadi, pihaknya akan menagih janji pada pemerintah provinsi Malut dan pemerintah Kabupaten Halbar, pada pekan depan.

Selain itu, Sukri juga mempertanyakan soal pemilu serentak kamarin yang tidak di akomodir oleh para penyelenggara pemilu dan pemprov Malut serta pemkab Halbar soal nasib ribuan pemilih yang ada di enam desa fersi Halbar.

"Janji-janji AGK dan Bupati Halbar perlu kami pertanyakan, apakah mereka sudah berjuang untuk masyarakat enam desa selama ini. Gubernur AGK sudah banyak bafoya pada masyarakat enam desa, dia cuma janji-janji saja. Sekali lagi kami sudah bosan dengan janji-janji AGK," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sukri meminta agar masyarakat enam desa jangan lagi mau di adudomba soal kepentingan politik pada hajatan demokrasi yang akan datang.

"Intinya jangan terjebak lagi pada lubang yang sama. Pemerintah dan seluruh elit politik hanya bisa memanfaatkan masyarakat enam desa disaat moment tertentu saja. Kami sudah tidak mau lagi dibohongi terus menerus," papar Sukri.

Dalam sesi wawancara itu, Sukri meminta pemerintah Provinsi Malut dan Pemda Halbar soal pergerakan, perjuangan, pengurusan tapal batas di enam desa di kecamatan Jailolo Timur yang selama ini hanya mondar mandir dari Jakarta ke Ternate tidak membuahkan hasil.

"Urusan mereka selama ini ke Jakarta hanya menunggu janji-janji palsu dan memberikan angin segar pada masyarakat. Kenyataannya, nol besar, percaya deh, enam desa tidak akan selesai kalau ditangan pemerintah pusat, mereka hanya pimpong persoalan itu kesana kemari saja," ujarnya.

Sukri lebih bersepakat jika kasus tapal batas enam desa di kabupaten Halut-Halbar bisa diselesaikan melalui ranah hukum atau uji materi undang-undang tapal batas di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

"Saya rasa kalau mediasi pemerintah sudah selesai, dan hasilnya Pemda Halut masih berkuasa atas tapal batas itu, jadi saran saya lebih baik kita sma-sama bawah kasus tapal batas enam desa Halut-Halbar untuk diuji ke MK saja, biar hal ini bisa selesai," urainya.

ALDY

Berita Terkait