Selasa, 19 November 2019 | 05:05:19 WIB

Kemnaker Terus Perbaiki Tata Kelola Untuk Lindungi Pekerja Migran

Sabtu, 25 Mei 2019 | 19:38 WIB
Kemnaker Terus Perbaiki Tata Kelola Untuk Lindungi Pekerja Migran

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki komitmen kuat melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak PMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker Maruli A. Hasoloan mengatakan, untuk menuntaskan permasalahan atau isu pekerja migran dan dinamis, dibutuhkan sinergi antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk di dalamnya masyarakat media massa dan Civil Society Organization (CSO).

"Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk  perbaikan sistem tata kelola PMI di dalam maupun luar negeri," ungkap Maruli pada acara sarasehan bertajuk "Peningkatan Peran Media dan CSO dalam Mempromosikan Penempatan dan Pelindungan PMI di Jakarta, Jum'at Sore (24/5).

Acara tersebut dihadiri oleh Karo Hukum Budiman, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Eva Trisiana dan Kepala Biro Hukum Kemnaker Budiman. Turut hadir pembicara Savitri dari Jaringan Buruh Migran Indonesia, Direktur Eksekutif Padma Indonesia, Gabriel dan Jurnalis Kompas Mediana.

Menurutnya, untuk melindungi dan melayani pekerja migran di dalam dan luar negeri, pemerintah telah melakukan kerja sama serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa negara, termasuk penyediaan jaminan sosial bagi PMI. 

"Pelindungan pekerja migran lainnya yakni kerja sama melalui uji coba sistem penempatan satu kanal (one channel) untuk melindungi pekerja migran dari berbagai eksploitasi yang merugikan. Saat ini, One Channel baru diterapkan di Arab Saudi. Sekarang sedang kita usahakan digunakan di semua negara (penempatan PMI)," jelas Maruli.

Sedangkan pelindungan bagi pekerja migran di dalam negeri, diantara melalui program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Direktur PTKLN Kemnaker Eva Trisiana yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, Pemerintah Indonesia dan Jepang rencananya akan segera menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) dalam waktu dekat ini.

"Per 1 April 2019, Pemerintah Jepang telah mengeluarkan kebijakan baru untuk regulasi keimigrasiannya, berupa adanya residential status yg baru, yaitu Specified Skilled Worker (SSW) bagi TKA yg akan bekerja ke Jepang," terang Eva. 

Eva menegaskan, Jepang membuka kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di bawah skema SSW di 14 sektor dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja sekita 345 ribu orang selama 5 tahun. 

Menurutnya, kesempatan kerja ini dibuka mengingat Jepang saat ini dan beberapa tahun ke depan dalam kondisi aging society, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan usia produktif, Jepang harus merekruit Tenaga Kerja Asing (TKA). (ARMAN R)

 

Berita Terkait