Senin, 23 September 2019 | 12:27:34 WIB

Warga Wasile Ancam Tutup PT MHI

Jum'at, 14 Juni 2019 | 12:34 WIB
Warga Wasile Ancam Tutup PT MHI

Demo warga ancam tutup PT MHI di Wasile. (Foto: Aulia/Lindo)

Wasile, Lindo - Front Petani, Pemuda, dan Mahasiswa Wasile (FPPMW) Kabupaten Halmahera Timur. Wasile Tengah, Rabu, 12 Juni 2019, Front Petani-Pemuda dan Mahasiswa (FPPM) Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yang tergabung didalamnya beberapa organisasi: Fadodara Institut, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Front Nahdiliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, (FNKSDA Komite Ternate), Pembebasan Nasional, dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI Malut) --- gelar aksi menolak keberadaan PT. Mahakarya Agra Pesona dan PT. Mahakarya Hutan Indonesia yang berada di 3 kec. Wasile: Timur, Tengah, dan Utara. PT. Mahakarya Indonesia yang mengklaim memeiliki izin konsesi lahan adat (hutan dan tanah) warga masyarakat wasile, dengan luas 36.860 Ha, selama 45 tahun izin penguasaan hutan ini, di 16 desa: Helitetor, Iga, Kakaraino, Labi-labi, Marimoi, Majiko Tongone, Silalayang, Puao, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Boki Maake, Foli, Tutuling Jaya, Tatam, Bololo, dan beberapa desa di kecamatan wasile terancam dirampas lahan/hutan atas nama kesepakatan oleh pihak perusahan dan izin SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 oleh gubernur propinsi maluku utara. Front menilai, tidak ada kejelasan perusahan PT. MHI, dengan sewenah-wenah merampok dan merampas hak warga, termasuk meneyebabkan kerusakan hutan, perampasan lahan, penabangan liar, hingga legalitas izin yang sama sekali tidak melibatkan warga.

Artinya, front menilai bahwa, keberadaan PT. MHI cs adalah bagian dari pelanggaran hak azasi manusia, dan juga termasuk melakukan penyerobotan lahan warga. Kerap PT. MHI juga menggunakan aparat untuk mengintimidasi warga selama kurang lebih 1 tahun sejak izin keluar dan mulai beroperasi tahun 2018-2019 hari ini. Temuan front saat upaya melawan PT. MHI, kerap warga mengalami tekanan hukum, bahwa seolah-olah perusahan memiliki AMDAL dan DOKUMEN izin yang jelas oleh pemerintah propinsi, maupun kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam proses perlawanan ini, kami dari FPPMW menolak keberadaan PT. MHI (mengutuk) keberadaannya di wilayah kecamatan wasile, termasuk aksi yang digelar hari ini dalam bentuk kampanye keliling di delapan desa: Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Foli dan Kantor Kecamatan Wasile Tengah.

Dengan tegas meminta pihak kecamatan dan pemerintah desa harus bersikap tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia", karena kami menilai lembaga tersebut turut andil dalam mengilhami pihak perusahan merampok hutan, mencuri, merusak, membunuh kehidupan makhluk hidup (keaneka ragaman hayati), termasuk dampak lainnya hari ini dan kedepannya bagi warga masyarakat wasile.

FPPMW, juga mengutuk segala macam intimidasi oleh aparat, yang justru menjadi tameng PT. MHI, dalam temuan dilapangan saat warga dan mahasiswa memboikot aktivitas perusahan pada feburuari-maret 2019.

Perusahan juga menggunakan kaki tangannya (baca: propaganda) untuk menipu hak warga dimanipulasi sebagai bukti dukungan yang omong kosong, bahwa; wega menyetujui keberadaan perusahan. Atas fakta inilah, kami menolak segala bentuk CSR MHI, yang sengaja menggunakan cara-cara merampok dengan bantuan santunan sosial atas fakta investasi merusak hutan untuk kepentingan korporat. Sebagai langkah awal FPPMW.

Hari ini gruduk kantor desa dan kantor kecamatan adalah upaya membangun sentimen melawan perusahan setan tanah ini, kami akan terus membangun perlawanan hingga pada tahap gruduk pemerintahan kabupaten halmahera timur, dan gubernur propinsi maluku utara..

Konsolidasi dan pengorganisiran warga tergusur dari ancaman PT. MHI akan kami lakukan sebagai tahap progresif kedepan, sehingga potensi PT. MHI mengambil hak tanah/hutan/lahan tidak lagi meluas alias batas sampai disini.

Dalam aksi hari ini, kami sendiri memiliki sikap politik yang jelas dengan menyerukam tuntutan: 1. Tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI), Cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA, Serta Kembalikan 36.860 Hektar Hutan/Lahan Warga 3 Kec. Wasile Utara, Timur, dan Tengah Kab. Haltim 2. Tolak Segala Bentuk CSR PT. Mahakarya Hutan Indonesia 3. Ganti Rugi Tanaman Warga Yang Dihancurkan PT. Magakarya Hutan Indonesia 4. Gubernur Malut, KLHK, Pemda Haltim Harus Cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA PT. MHI di Kec. Wasile 5. Tarik Polisi dan Tentara Dari Lokas Perusahan PT. MHI 6. Stop Intimidasi Warga 17 Desa Di 3 Kec. Wasile: Timur, Utara, Tengah Dalam Bentuk dan Alasan Apapun 7. Hentikan Penabangan Kayu Oleh PT. MHI dan Akan Di Tampung di Lopong Dan Di Jual Ke Luar Haltim 8. Pemerintah Desa dan Kecamatan Harus Bersikap Tegas Menutup PT. Mahakarya Hutan Idonesia. Demikian 'pers reales' front petani, pemuda, dan mahasiswa wasile hari ini.  (Aulia)

Berita Terkait