Senin, 23 September 2019 | 12:32:23 WIB

Kepolisian Minta FPI Hormati Putusan MK

Jum'at, 28 Juni 2019 | 14:28 WIB
Kepolisian Minta FPI Hormati Putusan MK

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepolisian Daerah Metro Jakarta meminta Front Pembela Islam (FPI) menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang telah ditetapkan Kamis, 27 Juni 2019 malam. FPI diminta jangan buat gaduh.

"Imbauannya agar seluruh masyarakat menghormati apa pun putusan Mahkamah Konstitusi. Tetap jaga perdamaian, persatuan, jangan terprovokasi dalam hal apa pun dan jangan sampai membuat situasi menjadi gaduh," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Argo mengatakan, pihaknya tidak akan melarang jika ada massa berunjuk rasa pascaputusan MK. Namun, harus menghormati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

"Jika ada massa atau kelompok yang setelah keputusan MK ini disebutkan dan ingin menggelar kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, silakan saja. Yang terpenting massa itu harus mematuhi aturan hukum yang berlaku," ujar Argo.

Sebelumnya, Ketua Umum FPI Sobri Lubis sempat menyerukan kepada massanya untuk menyiapkan diri dan ikut dalam jihad konstitusional jangka panjang jika pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan menang.

"Pesan Habib Rizieq, berjuang tidak boleh berhenti. Apa pun yang terjadi, tetap menegakkan keadilan yang hakiki daripada rakyat Indonesia," ungkap Sobri saat berorasi di mobil komando di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

MK menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 dari Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Putusan ini diambil secara bulat oleh sembilan hakim MK. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan.

Dalam pertimbangannya, MK memang mematahkan seluruh dalil yang diajukan pasangan calon nomor urut 02. Prabowo dianggap tidak dapat membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.

MK salah satunya menolak dalil tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait adanya 2.984 tempat pemungutan suara (TPS) atau 895.200 suara siluman. Pasalnya, daerah mana saja yang terdapat TPS siluman tidak dapat dibuktikan.

MK juga menilai sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak dapat dijadikan dasar penghitungan rekapitulasi suara. Situng tak dapat memengaruhi hasil rekapitulasi suara nasional secara berjenjang.

MEDCOM

Berita Terkait