Sabtu, 14 Desember 2019 | 04:23:07 WIB

Yusril Ihza Mahendra Harap Seteru Sengketa Pilpres Berakhir

Jum'at, 28 Juni 2019 | 14:39 WIB
Yusril Ihza Mahendra Harap Seteru Sengketa Pilpres Berakhir

Tim Kuasa Hukum pasangan Jokowi-Amin Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Ade Irfan Pulungan di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Ketua tim kuasa hukum Paslon 01 Yusril Ihza Mahendra menyatakan hasil sidang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak tuntutan dari Paslon 02 menjadi akhir dari kisruh sengketa Pilpres 2019. Artinya, tudingan Pilpres dengan penuh kecurangan dan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terbukti secara sah.

"Karena itu rakyat harus menerima fakta yang dikemukakan MK. Harapan saya, sidang MK malam ini mengakhiri segala konflik dan pertikaian," ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Yusril juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan langkah-langkah provokasi yang disebarkan melalui media sosial maupun jejaring media WhatsApp. "Isinya menghasut supaya orang menganggap pemilu ini penuh dengan kecurangan karena sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tapi tidak berhasil membuktikannya," tuturnya.

Alangkah baiknya masyarakat dapat kembali merajut tali persaudaraan yang sempat terputus akibat perbedaan pendapat dalam pesta demokrasi 2019. Dengan melupakan segala konflik kemarahan hingga kebencian ditengah masyarakat.

"Sama-sama bersatu membangun bangsa dan negara demi kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia," pungkasnya.

Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga. Permohonan pihak Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan.

Dalam rangkaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini tim kuasa hukum Prabowo-Sandi juga telah menghadirkan sebanyak 14 saksi fakta dan 2 saksi ahli.

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon hanya menghadirkan satu saksi ahli dan satu keterangan ahli lainnya. Sementara, sebagai pihak terkait, tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf menghadirkan dua saksi fakta dan dua saksi ahli di dalam persidangan.

MEDCOM

Berita Terkait