Senin, 23 September 2019 | 12:25:26 WIB

Auditor Laporan Keuangan Garuda Indonesia Diberi Sanksi

Jum'at, 28 Juni 2019 | 14:50 WIB
Auditor Laporan Keuangan Garuda Indonesia Diberi Sanksi

Suasana konferensi pers audit laporan keuangan Garuda Indonesia. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi kepada auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Sanksi diberikan lantaran pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi memengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI).

"Ada dugaan pelanggaran berat karena itu tim PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) telah memutuskan untuk dilakukan pembekuan izin selama 12 bulan," ujarnya dalam jumpa pers di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Selanjutnya, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, juga mendapat peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019).

"Kemudian kami juga memberikan sanksi berupa peringatan tertulis," imbuh dia.

Hadiyanto menambahkan dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu.Dari hasil pemeriksaan, PPPK menemukan dua pelanggaran berat.

Pertama, AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Kedua, KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Adapun pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

"Sanksi yang ditetapkan, telah mempertimbangkan tanggung jawab AP/KAP dan Emiten secara proporsional," pungkasnya.

MEDCOM

Berita Terkait