Minggu, 21 Juli 2019 | 09:38:13 WIB

Aliansi Masyarakat Enam Desa Siap Bawa Kasus Tapal Batas ke MK

Selasa, 2 Juli 2019 | 12:03 WIB
Aliansi Masyarakat Enam Desa Siap Bawa Kasus Tapal Batas ke MK

Bupati Halut Ir Frans Manery (kiri), Wagub Malut M Natsir Thaib (tengah), dan Bupati Halbar Danny Missy, saat berkomitmen selesaikan tapal batas enam desa Halut-Halbar. (FOTO: INDOTIMUR/LINDO)

TERNATE, LINDO - Ketua Aliansi Masyarakat Enam Desa (AMED) Sukri Karibun mengatakan pihaknya akan membawa persoalan kasus tapal batas ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk di uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang batas wilayah soal dua Kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Sukri berpendapat kasus enam desa sampai saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah melalui jalur hukum. Yang selama ini, kata dia, kasus enam desa hanya jadi sebuah wacana penyelesaian ditangan pemerintah saja.

"Tidak ada etikat baik dalam menyelesaikan soal tapal batas di enam desa. Mereka hanya bisa bermediasi diantara pemerintah dengan pemerintah saja, hasilnya masih nihil, dan penuh janji-janji belaka," kata Sukri dalam keterangan pers di Ternate, Malut, Selasa (2/7/2019).

Sukri berpendapat, status tapal batas antara Halut-Halbar saat ini sudah memasuki usia ke 20 tahun, artinya usia itu sudah cukup mapan, untuk itu masyarakat harus bijak cepat-cepat menentukan pilihan. Baik mengikuti aturan yang ada, atau melakukan class action untuk di uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 di MK.

"Saya rasa jika persoalan ini dibiarkan oleh pemerintah dan tidak mau menyelesaikan, maka solusinya masyarakat harus berupaya cari jalan keluar untuk menyelesaikan ke ranah hukum. Kalau tidak mau, maka ikuti saja undang-undang yang saat ini sedang berlaku. Sudah cukup lama, hampir 20 tahun kasus tapal batas di kab Halut-Halbar tidak diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten dan pemerintah provinsi Malut," tegas Sukri.

Hadirnya Aliansi Masyarakat Enam Desa, kata Sukri pihaknya akan berusaha dan berupaya untuk menjembatani aspirasi warga enam desa khususnya masyarkat Jailolo Timur, Kabupaten Halbar untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum, yaitu uji materi undang-undang yang saat ini diberlakukan di tapal batas Halut-Halbar ke MK di Jakarta.

"Kami akan membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat enam desa versi Halbar ke ranah hukum di MK. Karena, kami yakin dengan jalur hukum persoalan ini akan berakhir dan bisa terselesaikan dengan jelas," tandas Sukri.

Dalam akhir perbincangannya, Sukri meminta semua pihak, baik itu masyarakat Halbar khususnya masyarakat Maluku Utara, turut serta ikut memberikan perhatian soal nasib enam desa yang ada di kabupaten Halut-Halbar.

"Kami hanya minta doa dan dukungan pada masyarakat Maluku Utara agar penyelesaian tapal batas di dua kabupaten di Jailolo Timur (Halbar) dan Kao Teluk (Halut) bisa terselesaikan," paparnya.

Sementara itu secara terpisah pakar hukum tata negara Margarito Kamis memberikan apresiasi pada organisasi AMED yang akan memperjuangan hak-hak konstitusi warga masyarakat Jailolo Timur yang selama ini digantungkan. Menurutnya, solusi yang ditawarkan oleh sejumlah warga melalui jalur hukum ke MK adalah langka yang paling tepat.
 
Dia mengatakan, jalur ke MK adalah memberi kepastian hukum terkait hak-hak warga negara dalam semua aspek dan bukan semata melihat dari kepentingan individu atau kelompok.

“MK merupakan satu-satunya institusi yang bisa memulihkan hak warga negara yang hilang. MK adalah solusi yang terbaik jika mau menyelesaikan persoalan tapal batas. Makanya jangan terjebak pada janji-janji pemerintah saja, tapi harus ada upaya hukum melalui gugatan ke MK,” kata Margarito.
 
Margarito menambahkan, hak konstitusi warga negara Indonesia harus dipenuhi dalam proses demokrasi dan pemilu. Sebab masalah di Halmahera Utara dan Halmahera Barat itu bukan masalah internal warga, melainkan persoalan eksternal.

"Mereka selama ini belum menggunakan hak konstitusi mereka yaitu melalui jalur hukum ke MK. Saya sudah sarankan pada mereka agar kasus tapal batas itu segera dibawah ke MK, agar masalah ini tidak berlarut-larut," papar Margarito.

Dia mengakui hingga saat ini soal perkembangan penyelesaian kasus tapal batas di Halut Halbar yang di tangani oleh pemkab Halut, Halbar, Pemprov Malut dan Kemendagri belum di cofer/follow up secara menyeluruh.

"Saya tidak memiliki informasi dan juga akses untuk memantau perkembangan penyelesaian tapal batas yang diselesaikan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Namun dalam kasus ini, kapasitas yang paling tinggi berada di tangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam  Negeri dan presiden," tuturnya.

(ALDY)

Berita Terkait