Selasa, 15 Oktober 2019 | 11:42:40 WIB

Praktisi Hukum Desak Temuan Rp.55 Miliar Segera Dibawah ke KPK

Jum'at, 12 Juli 2019 | 11:57 WIB
Praktisi Hukum Desak Temuan Rp.55 Miliar Segera Dibawah ke KPK

Ilustrasi - Sejumlag mahasiswa menggelar aksi terkait pinjaman Pemkab Halbar di Kantor Kajati Malut beberapa minggu lalu. (FOTO: BERITA-MALUT/LINDO)

JAILOLO, LINDO - Praktisi Hukum Hendra Karianga meminta kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) untuk segera meningkatkan hasil temuan BPK RI perwakilan Maluku Utara, sebesar Rp.55 Miliar ke Interpelasi dan angket untuk dibawah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apalagi sudah di audit dari BPK itu berarti indikasi sudah salah dan sudah ada aturan yang dilanggar, hasil temuan BPK itu sudah harus follow-Up," tegas Hendra yang juga dosen hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (Unsrat) Manado via telepon Rabu (10/7/2019). 

Menurutnya, prosedur peminjaman uang yang dilakukan oleh pemkab halbar awalnya sudah salah. Sebab, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tidak di ajukan ke DPRD. Padahal, ini seharusnya dimasukan dalam KUA-PPS bersama-sama dengan dokumen untuk dibahas secara bersama.

"DPRD itu ada badan anggaran dan komisi keuangan yang berkompoten bahas setiap pengajuan rencana kerja yang di masukan pemerintah daerah. Namun ini tidak dibahas tiba-tiba muncul persetujuan pimpinan DPRD kemudian pimpinan DPRD menandatangani usulan pemerintah daerah soal pinjaman pemkab halbar," ujar Hendra

Selain itu, Ia mengaku, pinjaman pemkab yang di tandatangani unsur pimpinan DPRD itu Ilegal karena tidak ada pembahasan secara bersama antara pihak eksekutif dan legeslatif melalui rapat paripurna.

"Pimpinan DPRD yang menyetujui atau menandatangani usulan  pinjaman itu telah mengabaikan pengelolan keuangan daerah yakni, transparansi dan akuntabelitas karena itu prinsip dan roh jiwa, kalau mengabaikan transparansi dan akuntabilitas itu namanya korupsi," tururnya.

Meski begitu, kata Hendra, sampai dengan akhir tahun tutup buku pada tanggal 31 Desember 2018, hasil pinjaman itu, telah dicairkan oleh Pemda di BPD tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Jika berbicara soal struktur APBD sudah jelas-jelas melekat pada dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) karena itu dikenal dengan dana tranfer pusat ke daerah. Sedangkan Halmahera Barat sendiri setiap tahun mendapat dana transfer  pusat ke daerah kurang lebih di angka 800 atau 900 Miliar bahkan sampai 1Triliun," terangnya.

Hendra juga menyebutkan, pinjaman pemkab Halbar itu, bermasalah dari sisi hukum. Karena dalam Pinjaman tersebut, tidak di sahkan oleh DPRD.  

"Ini tabrak undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara di tambah lagi dengan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang  pemeriksaan pengelolan dan tanggung jawab keuangan negara dan PP nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah," tandasnya.

ANT/ALD

Berita Terkait