Selasa, 15 Oktober 2019 | 11:08:57 WIB

Belum ada Persetujuan Dewan, Pemda Halbar Berani Cairkan Anggran 55 Miliyar

Jum'at, 12 Juli 2019 | 11:55 WIB
Belum ada Persetujuan Dewan, Pemda Halbar Berani Cairkan Anggran 55 Miliyar

Anggota DPRD Halbar dari Fraksi PKB Riswan Hi Kadam. (FOTO: IST/ANT/LINDO)

JAILOLO, LINDO - Sesuai laporan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) telah melakukan pencairan uang di Bank Maluku Cabang Jailolo sebesar Rp.55 miliar dari dana pinjaman Rp.159 miliar, sebelum ada persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halbar.

Menurut anggota DPRD Halbar Fraksi PKB Riswan Hi Kadam, sesuai laporan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017, terhadap laporan keuangan Pamda Halbar dengan jelas di sebutkan anggaran sebesar Rp.159 miliar bersumber dari pinjaman itu telah di cairkan dan digunakan oleh Pemda Halbar seberar Rp.55 miliar.

"Dalam proposal pinjaman Pemda Halbar ke Bank Maluku Cabang Jailolo sebesar Rp.159 miliar. Tetapi belum ada persetujuan dari  DPRD Halbar, Pemda sudah melakukan pencairan sebesar Rp.55 miliar di tahun 2017. Akhirnya hasil audit BPK terdapat temuan itu," beber Riswan Hi Kadam selaku anggota Banggar DPRD Halbar, Selasa (09/07/2019).

Anehnya lagi kata Riswan, pinjaman Pemda Halbar ke Bank Maluku Cabang Jailolo sebesar Rp.159 Miliar, namun Pemda Halbar mencantumkan dalam postur tubuh APBD Induk tahun 2018 sebesar Rp.103 Miliar. Dalam bentuk perencanaan pembangunan. Dengan permasalahan ini Mendagri sudah memberikan warning ke Pemda Halbar.

"Hai Pemda Halbar, pinjaman kalian itu 159 Miliar. Kenapa kalian isi di Postur Tubuh APBD Induk Tahun 2018 hanya 103 Miliar," cetus Riswan.

Dengan temuan BPK tersebut lanjut Riswan, akhirnya Pemda Halbar membuat konstruksi dan mendesain merekayasa pendapatan Rp.200 miliar yang bersumber dari PAD. Agar menutupi anggaran Rp.55 miliar yang telah di pakai oleh pemda Halbar, seolah-olah ada PAD Halbar sebesar Rp.200 Miliar.

Padahal tidak ada pendapatan. Hal ini juga memperkuat kata Riswan Gubernur Maluku Utara sudah melakukan, evaluasi dan koreksi terhadap RAPB tahun 2018.

Teguran keras dan tegas kepada Pemda Halbar terhadap rencangan RAPBD Perubahan tahun 2018.

"Pemda Halbar jangan memgalokasikan sumber pembiayaan yang tidak jelas." kutip Riswan.

Lebih lanjut kata Riswan, Bupati Dany menyampaikan secara jelas dan terang terangan di hadapan anggota dewan pada saat rapat paripurna kemarin bahwa pendapatan bersumber dari PAD sebesar Rp.200 miliar tidak tercapai.

"Bupati mengakui dalam pidatonya bahwa laporan pertanggung jawaban keuangan Pemda Halbar tahun 2018 melalui rapat paripurna kemarin bahwa tidak tercapai PAD sebesar Rp.200 miliar," tuturnya.

ANT

Berita Terkait