Jumat, 06 Desember 2019 | 20:45:12 WIB

Pengamat Minta Pemerintah Daerah Prioritaskan Pendirian Koperasi Nelayan

Sabtu, 13 Juli 2019 | 11:24 WIB
Pengamat Minta Pemerintah Daerah Prioritaskan Pendirian Koperasi Nelayan

Ilustrasi - Seorang pedagang ikan sedang merawat ikan tangkapannya di pelabuhan nelayan Cirebon, Jawa Barat. (FOTO: RADARKONTRA/LINDO)

TERNATE, LINDO - Pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara diminta untuk memprioritaskan pendirian koperasi nelayan di setiap desa pesisir dan pulau-pulau untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Koperasi nelayan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi nelayan, seperti ketiadaan modal untuk melaut atau membeli sarana penangkapan ikan," kata pengamat perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Mahmud Hasan di Ternate, Sabtu (13/072019).

Para nelayan di pesisir dan pulau-pulau di Maluku selama ini sering dimanfaatkan jasa rentenir jika mereka tidak memiliki dana untuk melaut atau memperbaiki sarana penangkapan ikan dan memenuhi kebutuhan hidup saat musim paceklik.

Akibatnya menurut dia, hasil tangkapan ikan yang didapatkan nelayan sebagian besar hanya untuk menutupi pinjaman dana dari rentenir yang bunganya sangat tinggi dan itu sebabnya mereka sulit untuk hidup sejahtera.

Kalau di desa mereka ada koperasi nelayan hal seperti itu tidak akan terjadi karena semuanya bisa dipenuhi dari koperasi nelayan, bahkan pula dimanfaatkan menjadi wadah untuk memasarkan hasil tangkapan ke perusahaan atau pihak lain.

Menurut Mahmud Hasan, para nelayan di desa pesisir dan pulau-pulau di Malut sangat menginginkan keberadaan koperasi nelayan di desanya, tetapi terkendala dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengurus pendirian koperasi nelayan dan pengelolaannya.

Oleh karena itu, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut melalui instansi terkait , khususnya Dinas Koperasi dan Dinas Kelautan dan Perikanan harus turun ke lapangan untuk membantu nelayan di desa dan pulau-pulau dalam mendirikan koperasi nelayan melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Namun, ia mengingatkan agar instansi itu tidak hanya sebatas membantu mendirikan lembaga koperasi nelayan, tetapi juga harus membantu permodalannya karena tidak mungkin nelayan bisa menyiapkan sendiri dengan hanya mengandalkan simpanan dari anggota.

Selain itu, harus pula disertai dengan pengawasan dengan cara mengecek langsung di setiap koperasi nelayan secara rutin, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya oknum-oknum koperasi nelayan yang nakal, misalnya menyelewengkan dana koperasi.

ALDY/ANT

Berita Terkait