Selasa, 20 Agustus 2019 | 19:48:59 WIB

Fadli Zon Tak Masalah KPI Awasi Netflix-YouTube

Senin, 12 Agustus 2019 | 21:47 WIB
Fadli Zon Tak Masalah KPI Awasi Netflix-YouTube

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mempersoalkan rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten Netflix dan YouTube. Rencana itu belakangan menjadi polemik di masyarakat.
 
"Kalau sudah jadi domain publik enggak masalah ya terutama konten-konten yang enggak sesuai dengan jati diri kita, misalnya pornografi, kekerasan, dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Menurut Fadli, KPI memiliki standar penyiaran untuk bisa tayang di Indonesia. Standar tayang di dalam negeri, kata dia, berbeda dengan negara-negara lain.

"Misalnya di barat seperti apa, kita seperti apa. Konten di atas 18 tahun seperti apa, apakah sesuai dengan kita, dan sebagainya," ujarnya.
 
Fadli mafhum, rencana KPI mendapat respons cukup keras dari masyarakat. Namun, ia menilai segala bentuk tayangan di Indonesia patut diawasi, termasuk ranah digital. Bagi Fadli, Netflix dan YouTube merupakan ruang digital yang menjadi bagian kekayaan Indonesia.
 
"Kita kan negara yang berdaulat, itu kan digital space yang dipakai. Digital space itu memang kita perlu awasi menurut saya. Tidak hanya konvensional tetapi juga yang digital," ujarnya.
 
Fadli khawatir tayangan yang ada di ruang digital justru bisa merusak bangsa. Misalnya, lewat konten yang merusak, menghasut, atau tidak sesuai dengan jati diri Indonesia.
 
"Atau ada kekerasan yang diluar batas, misalnya kan ada saja pemenggalan orang ditaruh di situ. Itu membahayakan," ucap politikus Partai Gerindra itu.
 
KPI berencana mengawasi konten YouTube dan Netflix. KPI menilai ada transisi penonton Indonesia dari media konvensional ke media baru seperti Netflix dan YouTube.
 
Rencana tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat. Bahkan, sebuah petisi berbasis daring menolak KPI mengawasi YouTube dan Netflix sudah ditandatangani puluhan ribu warganet.

MEDCOM

Berita Terkait