Kamis, 12 Desember 2019 | 14:50:10 WIB

Manager PT Daya Radar Utama Mangkir Panggilan KPK

Selasa, 13 Agustus 2019 | 13:40 WIB
Manager PT Daya Radar Utama Mangkir Panggilan KPK

Ilustrasi - Logo KPK. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Manager Purchasing PT Daya Radar Utama, Soejono Tjakrakusuma mangkir pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soejono sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 
Lima saksi lain yang dipanggil pada pemeriksaan hari ini juga tak memenuhi panggilan penyidik. Mereka yakni Direktur Utama PT Multi Prima, Suniono; General Manager PT Multi Prima, Muhammad Erwin Setiawan; Direktur PT Samudra Jasa Utama Indonesia, Martono Herman Prasetyo; Direktur Utama PT Putindo Trada Wisesa, Kennardi Gunawan; dan satu karyawan PT Daya Radar Utama bernama Yudo Haryono.

"Keenamnya tidak hadir dan penyidik tidak mendapatkan informasi untuk ketidakhadirannya," kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaan kelima saksi tersebut. Pemanggilan akan disampaikan ke publik setelah menerima informasi resmi dari penyidik.
 
KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukaidan KKP. Keempat orang itu yakni Istadi Prahastanto; Direktur Utama PT Daya Radar Utama, Amir Gunawan; Ketua Panitia Lelang, Heru Sumarwanto; dan Aris Rustandi selaku PPK KKP.
 
Istadi, Amir dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp1,12 triliun tersebut.
 
Namun setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak. Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.
 
Selama proses pengadaan, Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117.736.941.127.
 
Kemudian pada perkara berikutnya, Amir dan Aris diduga melakukan cawe-cawe dalam penandatangan kontrak kerja pengadaan 4 unit kapal60 meter untuk Sistem KapalInspeksi Perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini USD58.307.789.
 
Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai USD58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu hanya Rp446.267.570.055.
 
Tak hanya itu, KPK mensinyalir terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Di antaranya, belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah PMH lainnya.
 
Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp61.540.127.782.
 
Pada perkara korupsi kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi dan Heru melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

MEDCOM

Berita Terkait