Selasa, 20 Agustus 2019 | 19:20:00 WIB

Luhut Tunggu Perintah Presiden Percepat Larangan Ekspor Bijih Nikel

Rabu, 14 Agustus 2019 | 07:13 WIB
Luhut Tunggu Perintah Presiden Percepat Larangan Ekspor Bijih Nikel

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mejawab pertanyaan wartawan di Istana Jakarta. (FOTO: SESKAB/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pelarangan ekspor bijih nikel dipercepat. Awalnya larangan terhadap ekspor bijih mentah akan berlaku di 2022.
 
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara.
 
Luhut menjelaskan saat ini dirinya tengah menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut akan keluar dalam beberapa hari ke depan.

"Tunggu saja perintahnya presiden," kata Luhut ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Namun yang pasti Luhut beralasan, percepatan larangan bijih mentah dimaksudkan agar investor masuk untuk membangun smelter di dalam negeri. Selain itu untuk kepentingan bahan baku baterai, sebab pemerintah tengah mendorong pembangunan pabrik baterai untuk pengisian kendaraan listrik.
 
Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada tiga fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) yang bakal beroperasi tahun ini.
 
Direktur Pengusahaan Pembinaan Mineral Ditjen Minerba Yunus Saefulhak menyebutkan semelter pertama yakni milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam di Tanjung Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara. Namun, smelter ini mengalami kemunduran operasional dari seharusnya Juli menjadi Agustus.
 
"Akan beroperasi mundur karena source powernya mundur jadi Agustus. Ini smelter ferronikel dengan kapasitas satu juta ton," kata Yunus bulan lalu.
 
Kedua smelter milik PT Wanatiara Persada di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Yunus mengatakan smelter ini memiliki kapasitas dua juta ton untuk feronikel.
 
"Langsung beroperasi dua juta ton tahun ini, commercial operation date (CO/beroperasi) di Agustus," tutur dia.
 
Ketiga yakni smelter milik PT Bintang Smelter Indonesia di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Yunus bilang kapasitas smelter ini sebesar 900 ribu ton per tahun dengan produk yang diolah berupa nickel pig iron (NPI).
 
"Smelter ini sudah beroperasi di awal tahun ini," jelas dia.
 
Kebijakan pembangunan smelter mulai digaungkan pemerintah sejak 2009 saat UU Minerba dikeluarkan. Para pengusaha tambang diwajibkan membangun smelter untuk mengolah dan memberikan nilai tambah di industri tambang.

MEDCOM

Berita Terkait