Kamis, 12 Desember 2019 | 14:50:05 WIB

Bawaslu Diharapkan Jadi Cikal Bakal Peradilan Pemilu

Rabu, 14 Agustus 2019 | 07:41 WIB
Bawaslu Diharapkan Jadi Cikal Bakal Peradilan Pemilu

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja berharap lembaganya bisa menjadi cikal bakal pembentukan peradilan pemilu. Menurutnya, lembaga ini bisa saja hadir, karena pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu merupakan amanat Undang-undang.
 
"Karena Bawaslu sudah diberikan kewenangan ajudikasi, baik dalam menangani pelanggaran administrasi, maupun sengketa proses. Kenapa tidak sekalian jadi peradilan pemilu," kata Bagja dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019.

Bagja mengusulkan pembentukan lembaga peradilan pemilu menganut sistem seperti lembaga peradilan dalam tindak pidana korupsi (Tipikor). Nantinya, usul Bagja, lembaga Bawaslu bisa dipecah menjadi dua yaitu lembaga yang melakukan penyidikan hingga penuntutan layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga yang mengadili sengketa proses pemilu seperti pengadilan Tipikor.
 
Dia menyebut dengan dibentuknya lembaga peradilan khusus Pemilu ini maka dipercaya tak ada lagi pihak yang mempertanyakan evektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), "lebih baik jika pengadilan terpisah, jadi yang mengadilinya adalah peradilan pemilu, yang menuntut pelanggaran administrasi, pidana, itu ada pada Bawaslu," ujar Bagja.
 
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai pemerintah dan DPR sebaiknya mulai membicarakan desain pembentukan lembaga peradilan Pemilu. Pasalnya pembentukan lembaga peradilan Pemilu memang amanat Undang-undang.
 
"Kalau mau menata, menurut saya sejak sekarang harus didiskusikan sekompleks mungkin peradilan khusus itu. Tinggal nanti timelinenya, misalnya sampai tahun berapa dibentuk, khusus menangani apa. Karena sangat disayangkan kalau kita bicara peradilan khusus, mereka cuma diberi satu kewenangan saja. Ini kan membangun suatu lembaga yang besar dengan biaya yang besar, kalau menangani hal kecil ya tidak pas," ujar Veri.
 
Aturan mengenai pembentukan lembaga peradilan Pemilu dituangkan dalam Pasal 157 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 157 butir (1) imenyebutkan perkara perselisihan hasil pemilu diadili dan diperiksa oleh badan peradilan khusus.
 
Pasal 157 butir (2) mengatur Badan peradilan itu harus dibentuk sebelum pemilihan serentak nasional. Sementara butir (3) menyebut perkara perselisihan hasil pemilu diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 
"Oleh karena itu, menurut saya memang harus sudah didesain dari sekarang peradilan khusus itu," tutur Veri.

MEDCOM

Berita Terkait