Minggu, 22 September 2019 | 19:52:43 WIB

Ahli Minta Dana Desa Jangan Dijadikan Lahan Komoditi Bisnis

Kamis, 15 Agustus 2019 | 16:48 WIB
Ahli Minta Dana Desa Jangan Dijadikan Lahan Komoditi Bisnis

(FOTO: ALDY/LINDO)

TERNATE, LINDO - Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang ada diseluruh Kabupaten di Maluku Utara, benar-benar harus digunakan untuk pembangunan desa.

Demikian hal itu ditegaskan Tenaga Ahli Madya Penanganan Pengaduan dan Masalah MS Nijar, saat ditemui di Kantor Konsultan Pendamping Wilayah IV Provinsi Maluku Utara di Ternate, Rabu (14/8/2019).

Lebih lanjut Nijar menegaskan para Kades yang ada di seluruh Kabupaten harus berhati-hati menggunakan ADD dan DD, karena kedua dana itu juga termasuk dalam pembangunan desa, oleh sebab itu mereka harus pertangungjawabkan dengan benar-benar.

"Saya ingatkan para kades diseluruh Kabupaten di Malut agar berhati-hati mengelola dana desa dan anggaran dana desa," katanya.

Lebih lanjut Nijar menjelaskan sejauh ini pihaknya selalu melakukan monitoring soal dana desa pada program pembangunan desa. Apalagi kata dia, dana desa tahun ini penggunaannya sangat ketat sekali dan harus benar-benar bersentuh dengan program yang sudah ada.

"Setiap program yang turun kami selalu hadir untuk mendampingi, karena dana desa kali ini penggunaannya sangat ketat sekali," tandasnya.

Nijar berpendapat penyaluran anggaran selalu berpacu pada setiap regulasi inti yang dijadikan sebagai sebuah sistem baku yang merealisasikan penganggaran tersebut. 

Demikian juga pelaksanan, tidak terlepas dari formulasi regulasi baik dari perencanaan sampai pada pelaporan pertanggungjawaban akhir untuk melihat sejauh mana output pengelolaan, penggunaan dan bukti baik fisik maupun non fisiknya. 

"Bicara perkara penyaluran dana, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa seluruh Indonesia yang semula dilaksanakan secara terpusat di Jakarta, mulai tahun anggaran 2017 penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan melalui KPPN di daerah," paparnya.

Sementara pengelolaan tranfer ke kas daerah ini dilakukan terpusat berdasarkan Permenkeu tersebut melalui KPPN di Daerah. Bentuk regulasi dalam Keputusan Kementian Keuangan ini adalah formulasi mulai dari setiap perencanaan sampai pada pelaporan akhir. Sehingga penganggaran tersebut ada dalam kontrolnya Kementerian Keuangan RI. 

"Sebuah rencana penganggaran tentunya memiliki regulasi dasar seperti yang disebutkan diatas. Dari rencana sampai pada pendistribusian denngan tujuan mendekatkan pelayanan Pusat dengan Pelayanan daerah. Dalam arti Bendahara Umum Negara (BUN) pada kementerian keuangan sebagai pelaku utama yang mengakomodir penyaluran anggaran kepada pelaksana anggaran yakni daerah," urainya.

Daerah adalah pelaksana dana tranfer ke daerah dan dana desa. Sehingga pendistribusian anggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan acuan dasar dalam Kepmenkeu. Adapun selain tujuan mendakatkan pelayanan pusat dengan pelayanan daerah. Kepmenkeu ini memudahkan sistem pengontrolan realisasi dan terget-target sebagai tujuan (Ouput) setelah realisasi anggaran di daerah. 

"Pemantauan atau pengontrolan dengan maksud terjadinya efisiensi dalam setiap proses pelaksanaan tersebut. Sehingga penyaluran anggaran dapat di kontrol secara seksama melalui pendekatan medekati pelayanan pusat dan daerah melalui kementian keuangan," ujarnya.

Penyaluran anggaran, berdasarkan rencana anggaran yang di minta oleh pemda (disodorkan) dalam bentuk draft rencana biaya anggaran berulah pencairan akan dilakukan. 

Sebelumnya sebagai Administrasinya, laporan pertanggungjawaban keuangan sudah mencatat indikator-indikator apa saja yang menjadi target triwulan berikut. Inilah yang disebut sebagai proses penyaluran secara sistematis dari pusat kedaerah dengan azas pengontrolan.

"Mengapa penyaluran anggaran harus melalui mekanisme tersebut? Karena mekanisme adalah panduan kerja yang harus dipegang dalam setiap tatalaksana sebuah pekerjaan. Meliputi, kerja fisik, nonfisik dan keuangan. Olehnya itu, mekanisme tersebut memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh penyalur pelaksana anggaran dan pengguna anggaran," tuturnya.

ALDY

Berita Terkait