Minggu, 22 September 2019 | 19:52:07 WIB

Fungsi Pengawasan DPR Dinilai 'Memble'

Jum'at, 16 Agustus 2019 | 08:45 WIB
Fungsi Pengawasan DPR Dinilai 'Memble'

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius (tengah) bersama Peneliti Formappi I Made Leo Wiratma (kiri) dan Yohanes Taryono (kanan). (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja DPR di bidang pengawasan. Formappi menilai DPR 'memble' menjalankan fungsi pengawasan.
 
"Durasi masa sidang V cukup panjang, tetapi hasil pengawasan tidak maksimal," kata peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma, dalam diskusi 'Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang V TS 2018-2019' di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Leo menyebut tak ditemukan tindak lanjut DPR terhadap sejumlah temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam fungsi pengawasan. Misalnya, Komisi I dianggap membiarkan opini BPK terhadap laporan keuangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Empat Komisi DPR juga dianggap membiarkan opini BPK terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Empat kementerian/lembaga itu mendapatkan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP), yaitu; Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
 
"Bahkan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) yang ditugasi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK hanya melakukan tindak lanjut terhadap pengelolaan dana desa," ujar I Made.
 
DPR juga dianggap tidak kritis terhadap laporan keuangan Kementerian BUMN yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sejak 2007-2018. Padahal diketahui terjadi kasus korupsi di sejumlah BUMN yang bahkan melibatkan direktur utamanya.
 
I Made mencontohkan kasus korupsi yang menjerat eks dirut PLN Sofyan Basir dan eks dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen bahkan sudah dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun bui.
 
Selain itu, Formappi juga menyoroti kinerja Tim Pengawas dan Pemantau bentukan parlemen. Tim yang dikepalai oleh wakil-wakil ketua DPR itu dinilai tak jelas fungsi dan hasilnya.
 
Tim-tim pengawas itu adalah Tim UP2DP, Tim Reformasi DPR, Tim Pengawas Pembangunan Wilayah Perbatasan, dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus, "Ini jangan-jangan hanya 'proyek' untuk Wakil-wakil Ketua DPR," ujar I Made.

MEDCOM

Berita Terkait