Senin, 23 September 2019 | 21:10:06 WIB

MA Anulir Kebijakan Pemprov DKI Menutup Jalan untuk PKL

Sabtu, 17 Agustus 2019 | 19:55 WIB
MA Anulir Kebijakan Pemprov DKI Menutup Jalan untuk PKL

Suasana penataan PKL di Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Romm/LindoNews)

JAKARTA, LINDO - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan atas penutupan jalan sebagai tempat berdagang. Putusan ini sekaligus menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk pedagang kaki lima menjajakan dagangannya.
 
Hal ini dibenarkan oleh salah seorang penggugat, William Aditya Sarana. "Iya (gugatan sudah dikabulkan MA)," kata William di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019.
 
Dalam amar putusannya, MA menyatakan menyatakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perda tersebut juga dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak berlaku umum.

MA juga memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Sekretariat Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah, dan MA menolak permohonan para Pemohon yang lain dan selebihnya.
 
Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu mengatakan gugatan ini sudah diputus sejak 18 Desember 2018, namun putusan baru keluar 4 hari lalu. Putusan tersebut dengan Nomor 38 / P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018.
 
William melayangkan gugatan ini bersama rekannya, Zico Leonard Djagardo, melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 5 Juli 2018.
 
Anies sebelumnya memanfaatkan Perda Ketertiban Umum untuk mengambil kewenangan menutup Jalan Jatibaru. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi para pedagang agar tidak menjajakan barang dagangannya di atas trotoar.
 
Namun kebijakan ini juga sempat dikritik oleh Ombudsman. Hasil penelitian Ombudsman, ada sejumlah tindakan yang diduga malaadministrasi dalam kebijakan itu, yakni penataan PKL tidak terencana matang, penyimpangan prosedur karena tak melibatkan kepolisian, serta mengabaikan kewajiban hukum.
 
Ombudsman menyimpulkan kebijakan ini tidak sejalan dengan ketentuan tentang penggunaan diskresi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Kebijakan di Jalan Jatibaru juga dinilai mengabaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030. Terakhir, Ombudsman menemukan alih fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

MEDCOM

Berita Terkait