Kamis, 21 November 2019 | 05:14:38 WIB

Pendidikan Bukan Investasi Modal untuk Asing

Minggu, 18 Agustus 2019 | 23:45 WIB
Pendidikan Bukan Investasi Modal untuk Asing

Peneliti Indef Didik J Rachbini. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai wacana untuk membuka sektor pendidikan dalam daftar negatif investasi (DNI) merupakan langkah yang tidak tepat.
 
Wacana ini semakin keras ketika Menristek Dikti Mohamad Nasir mau mendatangkan perguruan tinggi dan rektor asing sebagai investasi asing di tanah air diakomodir dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
 
Peneliti Indef Didik J Rachbini menjelaskan UU tersebut memasukkan investasi asing lex spesialis hanya untuk bidang-bidang usaham penanaman modal, kegiatan ekonomi atau tidak semua sektor bisa masuk, termasuk pendidikan. Pembatasan tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak melanggar kepentingan nasional.

Aturan main UU tersebut, kata Didik, diperuntukkan bukan untuk lembaga sosial, pendidikan dan kebudayaan. Di pasal 1 ayat 1 bahkan dengan tegas menyatakan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 
"Semua pasal di dalam UU ini yang diperkenankan masuk harus dalam bentuk badan usaha ekonomi, bukan lembaga pendidikan," kata Didik dalam diskusi bertajuk SDM dan investasi asing di pendidikan, di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.
 
Didik mengatakan pendidikan bukan berada di bawah yuridiksi investasi. Dia bilang pendidikan asing yang masuk ke dalam negeri tidak bisa dinaungi melalui bingkai UU penanaman modal.
 
Oleh karena itu, perguruan tinggi asing tidak bisa masuk ke Indonesia melalui UU tersebut. Sehingga apabila lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi asing dimasukkan ke dalam negeri dengan basis aturan investasi dan lepas dari DNI, ini sama dengan melanggar undang-undang.
 
"Pendidikan adalah proses membangun manusia, mental, sikap budaya, moral, nilai-nilai, nasionalisme dan sejarah. Jadi tidak bisa diperlakukan sebagai bisnis, pasar. Boleh disebut sebagai investasi manusia, tapi bukan dalam arti investasi modal, barang atau pabrik. Menjadikan perguruan tinggi asing masuk sebagai investasi seperti modal, bisnis, pasar. Itu yang tidak pas dengan aturan main UU tersebut," tutur Didik.
 
Lantas bagaimana mengatasi gap antara ekonomi Indonesia yang akan menjadi lima besar dunia dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diukur dari ranking pendidikan yang masih rendah?
 
Menurut Didik, Indonesia diprediksi memiliki SDM yang besar karena dikaruniai penduduk usia muda yang besar atau bonus demografi. Dari data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) muda Indonesia pada saat ini hanya 4 persen dari penduduk muda dunia, tapi pada 2030 meningkat menjadi lima hingga enam persen, jauh lebih besar 200-500 persen dari negara maju seperti Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dan lain sebagainya.
 
OECD pun mengatakan dengan anugerah tersebut Indonesia masuk dalam lima besar sumber peneliti (scientist) di dunia di bawah Tiongkok, India. dan Amerika Serikat.
 
Namun potensi tersebut tidak bisa otomatis diraih jika kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih belum dibenahi secara substansial. Dia bilang tugas pemerintah ke depan bukan hanya fokus membangun infrastruktur namun juga mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945.
 
"Khusus untuk penduduk muda 25-34 tahun dan di bawahnya harus ada kebijakan yang kuat untuk pendidikan dan kebijakan pengembangan sains. Ini adalah tugas besar pada momentum sejarah yang besar dan sangat menentukan," kata Didik.
 
Indonesia memiliki sekitar empat ribu lembaga pendidikan tinggi yang harus dibenahi kualitasnya. Apabila ini tidak dibenahi maka peluang bonus demografi akan hilang dan Indonesia hanya akan masuk dalam jebakan sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap).
 
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersikukuh mendorong relaksasi investasi asing di sektor jasa, terutama perguruan tinggi dan rumah sakit.
 
Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan memupuk devisa yang kabur ke luar negeri akibat banyaknya masyarakat yang mencari jasa pendidikan dan kesehatan di negara lain.
 
"Kalau sektor ini yang tertutup bisa kita buka itu potensi dampak positifnya luar biasa," kata Kepala BKPM Thomas T Lembong.

MEDCOM

Berita Terkait