Senin, 23 September 2019 | 21:05:10 WIB

Pengamat Harap Presiden Jokowi tak Ganti Komposisi Menteri

Selasa, 20 Agustus 2019 | 08:54 WIB
Pengamat Harap Presiden Jokowi tak Ganti Komposisi Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan wartawan di Istana Jakarta. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mematenkan komposisi menteri di kabinet yang berasal dari 55 persen kalangan profesional dan 45 persen dari partai. Sebab jika komposisi tersbeut berubah maka publik bisa kecewa.
 
"Kalau Pak Jokowi tidak konsisten dengan komposisi 55 persen dari nonpartai dan 45 persen dari partai sesuai janjinya, publik pasti kecewa berat," kata Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.
 
Dia menilai jika komposisi dari partai ditambah bisa memungkinkan adanya politik yang tidak sehat untuk pemerintahan ke depannya. Untuk itu, dia meminta komposisi menteri itu tidak diubah lagi.

"Potensial muncul konflik kepentingan (conflict of interest) antara kepentingan negara dan bangsa di satu pihak, dan kepentingan partai di pihak lain," ujar Syamsuddin.
 
Syamsuddin menilai komposisi menteri Jokowi memang belum ideal. Namun, dia mengatakan seluruh pemilihan menteri adalah hak Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2019-2024.
 
Menurut dia hanya Jokowi yang tahu perhitungan kebutuhan menteri untuk lima tahun ke depan. Dia hanya mengingatkan Jokowi untuk tidak plin-plan dalam menentukan menteri.
 
"Kalau bicara ideal, ya belum ideal. Tapi jika pilihan atas menteri dari parpol tersebut juga mempertimbangkan profesionalitas, 45 persen dari parpol saya kira enggak masalah. Yang penting Pak Jokowi konsisten dengan janji-janjinya," tutur Syamsuddin.
 
Sebelumnya, Jokowi mengatakan sebanyak 55 persen menteri yang akan mengisi kabinet 2019-2024 berasal dari kalangan profesional. Saat ini, kata dia, susunan menteri untuk periode keduanya juga telah rampung.
 
"Perkiraan 55 banding 45. Profesional 55 persen, parpol 45 persen," kata Jokowi di Cibubur, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Jokowi mengatakan hal ini juga sudah disampaikan kepada partai politik pendukungnya pada Pilpres 2019. Ia berharap parpol bisa menerima keputusan itu.
 
"Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," tegas Jokowi.

MEDCOM

Berita Terkait