Minggu, 22 September 2019 | 19:58:10 WIB

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Harus Dikelola oleh Orang yang Profesional

Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:01 WIB
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Harus Dikelola oleh Orang yang Profesional

Ilustrasi - Dana desa dan alokasi dana desa. (FOTO: SERU/LINDO)

HALTIM, LINDO - Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas yang melekat pada seluruh aparatur pemerintah desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa sampai dengan perangkat desa lain. Tanggung jawab utama dari tim ini ialah menjaga kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggunjawaban. Artinya, pengelolaan keuangan desa adalah tugas kolektif. Resiko apabila terjadi kemacetan pada satu atau dua orang akan menjadi beban kerja yang membuka peluang penyimpangan dan hambatan pengelolaan keuangan.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, Menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja Desa (PTPKD), Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara. Sedangkan PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Namun hal itu yang tidak terjadi di Desa Wasilei, malah sebaliknya, dana desa sering dijadikan sebagai lahan bisnis mereka. Keuangan desa Wasilei misalnya seharusnya dijabat oleh orang yang paham soal perbendaharaan, kalau tidak maka akan timbul problem dalam penyusunan pelaporan penggunaan anggaran dana desa.

Kasus yang menimpa sang Bendahara Desa Wasilei adalah yang bersangkutan tidak paham mengelola soal keuangan desa, akhirnya dana desa maupun alokasi dana desa disalahgunakan.

Sang bendahara mengaku kurang memahami soal pengelolaan anggaran. Dia hanya mengerti soal tata cara penarikan pencairan anggaran, atau memberikan anggaran ongkos perjalanan dinas dan lain-lain.

Baru-baru ini, Bagian Verifikasi Laporan dari Dinas Keuangan Halmahera Timur mempertanyakan soal peran bendahara dan kadesnya dalam mengelola keuangan desa, mereka berdua dimintai keterangan soal anggaran dana desa pada tahun 2015. Jawabannya sangat membingungkan para pejabat di Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Timur.

ALDY M

Berita Terkait