Sabtu, 16 November 2019 | 06:15:37 WIB

PII Siap Bantu Perancangan Ibu Kota Baru

Senin, 9 September 2019 | 23:53 WIB
PII Siap Bantu Perancangan Ibu Kota Baru

Desain ibu kota baru yang beredar. (Foto: dok. Kementerian PUPR)

JAKARTA, LINDO - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyatakan kesiapannya bila diminta untuk berkontribusi membangun ibu kota baru. PII siap merancang dan mendesain infrastruktur daerah pengganti DKI Jakarta itu.
 
Ketua Umum PII Heru Dewanto mengatakan ibu kota baru harus menjadi kota yang efisien, cerdas, dan smart. Tata kotanya juga harus didesain dengan mengedepankan kenyamanan bagi para penghuninya.
 
"Dan harus dipastikan (ibu kota baru) tidak seperti Jakarta, jangan sampai menjadi Jakarta kedua (tidak didesain dan direncanakan sedari awal). Kota ini harus menjadi brand of Indonesia, kota yang benar-benar bisa dibanggakan dengan keefisienan, smart, serta kenyamanannya," ujar Heru dalam jumpa pers Konferensi Organisasi Insinyur se-ASEAN ke-37 (CAFEO37) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, 9 September 2019.

Sebagai sumbangsih, saat ini PII telah membuat rekomendasi perencanaan tata ruang kota untuk ibu kota baru. Dalam rekomendasi tersebut, ucap Heru, pemerintah diminta untuk memerhatikan hal-hal detail terkait pembangunan infrastrukturnya.
 
Menurutnya, pembangunan gedung-gedung di ibu kota baru harus sesuai standar dan mengedepankan aspek kekinian. Aspek kekinian yang dimaksud ialah dibangun dengan konsep green building dan smart building.
 
"Jadi kita harus memastikan kota yang akan datang adalah state of the art. Jangan sampe hanya sekadar ibu kota, sayang. Harus jadi brand Indonesia," tegas Heru.
 
Diakuinya, Jakarta merupakan contoh gagal pembangunan kota berkelanjutan. Maklum, Jakarta dibangun berdasarkan dorongan membludaknya masyarakat megapolitan. Bukan dibangun atas dasar perencanaan tata ruang kota yang baik.
 
"Ini jangan sampai terjadi lagi. Yang diperlukan adalah kombinasi pengetahuan bagaimana membuat perencanaan kota yang baik," imbuh dia.
 
Di sisi lain, ia menyarankan agar pemerintah menegakkan hukum atas perencanaan pembangunan kota berkelanjutan. "Penataan kota yang baik juga harus menegakkan hukumnya supaya tidak ada lagi pelanggaran terhadap apa yang sudah kita tanam," urai Heru.
 
Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara menjadi lokasi ibu kota baru. Wilayah ini dianggap minim risiko bencana, seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
 
Selain itu, wilayah ini dinilai strategis karena berada di tengah Indonesia. Kawasan ini juga diapit perkotaan yang sedang berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Sejumlah infrastruktur pendukung pun tersedia di wilayah tersebut.

MEDCOM

Berita Terkait