Rabu, 16 Oktober 2019 | 04:53:08 WIB

Dukungan Atas Instruksi Jokowi Agar RKUHP Dipending Dahulu

Minggu, 22 September 2019 | 07:09 WIB
Dukungan Atas Instruksi Jokowi Agar RKUHP Dipending Dahulu

JAKARTA, LINDO - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selangkah lagi RKUHP itu disahkan lewat Rapat Paripurna DPR itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang selama ini resisten, namun tetap dilihat berdasarkan hasil pertimbangan politik ketimbang menyerap aspirasi publik.

Dua sekretaris jenderal parpol koalisi Jokowi, PPP dan NasDem, telah menyatakan kesepahaman parpolnya atas keputusan Jokowi.

Sekjen PPP yang juga anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani bahkan mengklaim seluruh parpol koalisi sepakat dengan keputusan Jokowi. "Tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan Presiden," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, partainya berpendapat bahwa pasal-pasal dalam RKUHP perlu disisir lebih lanjut karena banyaknya pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Terkait pembahasan RKUHP, kami berpendapat bahwa atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra maka perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal-pasal RKUHP yang dinilai masih krusial," ucap Johnny yang juga anggota Komisi XI DPR.

Sementara itu Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, anggota dewan akan mempertimbangkan permintaan menunda pengesahan RUU KUHP tersebut. Sesuai rencana setelah disepakati di Komisi III DPR RI, RKUHP itu akan disahkan dalam Rapat Paripurna pada 24 September mendatang.

"Semua fraksi di DPR RI saya yakin akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, andai dalam Rapat Bamus pada 23 September itu para pimpinan fraksi setuju menunda, maka pembahasan akan dilakukan lagi atas pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial. "Ini akan kita bahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat," kata Bamsoet. (ARMAN R)

Berita Terkait