Kamis, 12 Desember 2019 | 01:15:45 WIB

Perppu KPK Tidak Bisa Memakzulkan Jokowi

Senin, 7 Oktober 2019 | 14:07 WIB
Perppu KPK Tidak Bisa Memakzulkan Jokowi

JAKARTA, LINDO - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK, menyesalkan narasi pihak tertentu yang mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dimakzulkan apabila menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, lantaran dianggap inkonstitusional.

"Kami menyayangkan komentar seperti itu, karena justru itu akan membelokkan persepsi dan pemahaman publik terkait apa itu pemakzulan," kata anggota koalisi Fajri Nursyamsi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (6/10).

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) itu menegaskan, penerbitan perppu KPK pada dasarnya sama sekali tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, presiden hanya bisa dimakzulkan apabila ia melakukan tindak pidana. "Sekarang ketika presiden mengeluarkan kebijakan apakah bisa kemudian dia dinyatakan melanggar Undang – Undang (UU) atau melakukan tindak pidana ?  Saya pikir jauh dari itu," kata Fajri.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, isu yang berkembang tentang penerbitan Perppu KPK bisa berdampak pada pemakzulan Presiden Jokowi merupakan pembodohan publik.

Sebelumnya isu pemakzulan ini dilontarkan oleh Ketua Umum (Ketum) Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, pemakzulan sesuai konstitusi bisa terjadi jika Presiden melakukan pelanggaran hukum yang mencakup pengkhianatan terhadap negara, tindak kriminal, penyuapan atau presiden melakukan perbuatan tercela. (ARMAN R)

Berita Terkait