Selasa, 12 November 2019 | 22:41:03 WIB

Tangkal Radikalisme dan Disintegrasi Bangsa, PP Malut Sambangi Polda Malut

Senin, 14 Oktober 2019 | 13:14 WIB
Tangkal  Radikalisme dan Disintegrasi Bangsa, PP Malut Sambangi Polda Malut

(Foto: Imelda/Lindo)

TERNATE, LINDO - Bertempat di ruangan pertemuan Kapolda Malut pengurus MPW Pemuda Pancasila bersilahturahmi bersama Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto.

 

Ini merupakan kegiatan roadshow dari PP Malut dalam rangka persiapan kegiatan Mubes tgl 25 - 28 Oktober 2019 di Jakarta.

 

Sekaligus memberikan masukan dan gagasan sebagai kemitraan strategis PP Malut menyikapi perkembangan kondisi politik lokal sekaligus menyikapi isu-isu radikalisme dan disintegrasi bangsa kata Ikhi Sukardi Wakil Ketua MPW PP Malut.

 

Selain itu juga kata Ikhi, PP Malut telah mempersiapkan beberapa poin rekomendasi yang akan di suarakan pada Musyawarah Besar PP di jakarta nanti.

 

Poin-poin rekomendasi tersebut diantaranya PP Malut akan mendorong pengesahan UU Daerah Kepulauan yang saat ini menjadi program legislasi Nasional tahun 2019 karena berkonsekwensi pada percepatan pembangunan provinsi Maluku Utara.

 

Dalam RUU Kepulauan itu berisi tentang indikator perhitungan Dana Alokasi Umum(DAU) yang di peroleh masing-masing daerah kepulauan, dalam DAU yang di hitung adalah luas daratan dan jumlah penduduk.

 

Sedangkan di daerah-daerah kepualauan termasuk daerah kita Maluku Utara jumlah luas lautan lebih besar dari daratan ini sangat merugikan kita yang berada pada daerah Kepulauan. 

 

Untuk itu, PP Malut akan mendorong percepatan Pengesahan UU Daerah Kepulauan karena dalam UU tersebut jumlah luas laut pun di hitung dengan otomatis menambah jumlah penerimaan DAU untuk daerah kita.

 

Ada 8 Provinsi di Indonesia yang menjadi daerah Kepulauan dan ini sangat menguntungkan kita jika mendorong pengesahan UU Daerah Kepulauan karena kita bisa menerima DAU 2-10 Triliun setiap tahun nya demikian kata Wakil Ketua MPW PP Malut Ikhi Sukardi pada pertemuan bersama Kapolda Malut di ruang pertemuan Polda Malut pagi tadi.

 

Bersamaan dengan itu PP Malut meminta dukungan kepada semua pihak termasuk Polda malut dalam rangka memperjuangkan Pengesahan UU Daerah Kepulauan dan penangkalan isu-isu radikalisme dan disintegrasi bangsa demikian kata Ikhi. 

IMEL

Berita Terkait