Selasa, 19 November 2019 | 18:11:22 WIB

Delik Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Dipertanyakan

Kamis, 17 Oktober 2019 | 04:38 WIB
Delik Hukum Penyalahgunaan Dana Desa Dipertanyakan

Wakil Direktur Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara Rajak Idrus. (FOTO: ALDY/LINDO)

TERNATE, LINDO - Penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggunaan dana desa (DD) yang dilakukan oleh kepala desa (Kades) dan perangkatnya untuk kepentingan sesaat adalah pelanggaran hukum, baik itu pidana maupun perdata.

Demikian hal itu ditegaskan Wakil Direktur Halmahera Corruption Watch (HCW) Maluku Utara
Rajak Idrus di Ternate, Maluku Utara, Senin (14/10/2019).

Lebih lanjut Jack sapaan akrabnya mengatakan jika ada Kades atau perangkat desa melakukan korupsi menggunakan dana desa, maka domainnya sudah masuk dalam konteks pidana, bukan pada pada konteks perdata.

"Kalau terbukti melakukan korupsi menggunakan dana desa, maka hukum acara pidana lah yang berjalan, bukan konteks perdata yang sifatnya penyelesaian lalu pengembalian dana tersebut ke kas daerah atau melanjutkan sisa proyek yang belum tuntas," katanya.

Dia menegaskan, baru-baru ini polisi dan jaksa di Maluku Utara membebaskan para kades yang melalukan korupsi dengan dana desa yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Namun kasus itu tidak diselesaikan di tingkat pengadilan, alasannya penyidik dua lembaga itu hanya bisa menyelesaikan kasus itu ditingkat inspektorat kabupaten, karena delik hukum sifatnya hanya ada pengembalian dari sang kades, maka kasus tersebut juga ikut diselesaikan dan dinyatakan ditutup.

"Sebenarnya, kasus korupsi dana desa bukan hanya selesai di pengembalian ditangan polisi dan jaksa saja, tapi efek jerah penyalahgunaan dana desa yang dilakukan sang Kades dan perangkatnya harus dijerat ke meja hijau. Bukan semena-mena lalu kasusnya selesai di pengembalian dana, salah besar itu," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jack meminta para penyidik polisi dan penyidik jaksa agar jangan segan-segan menindaklanjuti penyalahgunaan dana desa, karena banyak sekali uang negara dirampok oleh kades dan mantan kades di seluruh kabupaten, Provinsi Maluku Utara.

"Menurut saya, kalau polisi dan jaksa sudah bekerja yang baik, lalu ada temuan penyalahgunaan dana desa maka polisi dan jaksa sebaiknya mendorong kasus serupa ke ranah pengadilan, bukan penyelesaian dalam bentuk perjanjian di atas materai 6000 di hadapan polisi dan jaksa, salah itu," jelasnya.

Jack berpendalat kerugian negara melalui dana desa tidak serta merta harus penyelesaian di atas materai 6000, namun efek jerahlah yang menjadi acuan dalam pelanggaran hukum.

"Kalau sampai kades diseluruh Malut tahu bahwa penyalahgunaan DD hanya bisa diselesaikan di tangan inspektorat atau polisi, maka hal inilah yang menjadi presiden buruk bagi penegak hukum kita. Saya rasa jika itu yang dilakukan penyidik, maka hal ini akan menjadi pintu masuk para pelaku untuk menguras dana desa sepanjang tahun," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Adam Saimima saat dikonfirmasi media ini soal penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kades Nanas. Kajari mengungkapkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sang Kades Nanas adalah domain pemerintah melalui dinas inspektorat kabupaten Halamahera Timur.

"Kasus itu memang masuk dikami, tapi tidak dalam penyidikan. Dinas Inspektorat Kab Haltim meminta bantu ke kami agar ikut monitoring kasus dana desa di desa Nanas yang anggarannya mencapai miliaran rupiah. Setelah sang kades bersedia menyelesaian maka kasusnya sudah kami nytakan di tutup. Tapi selama pengembalian dan mengerjakan sejumlah proyek dilapangan tentu mereka para kades dan desanya masuk dalam pantauan kami," bebernya.

Kejari mengakui, di jajarannya saat ini sangat minim personil terutama soal petugas penyidik, baik itu dilapangan maupun di kantornya. Walaupun minim personil, dia berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus korupsi, baik itu dana desa, yang melibatkan kades dan perangkatnya. Termasuk korupsi yang tersangkut pada pejabat pemda akan ia proses dan didorong ke meja hijau.

"Saat ini saya sedang fokus kasus korupsi dana desa di seputaran Kecamatan Oba dan Oba Utara di Kota Tidore. Kalaupun ada laporan dana desa di bagian Haltim saya akan turunkan penyidik untuk memproses kasus tersebut ke tahap selanjutnya. Mohon doanya agar semua masalah bisa teratasi," tandasnya.

ALDY M

Berita Terkait