Selasa, 12 November 2019 | 11:20:41 WIB

KPK Tetapkan Lima Tersangka Suap Fasilitas Lapas

Kamis, 17 Oktober 2019 | 07:46 WIB
KPK Tetapkan Lima Tersangka Suap Fasilitas Lapas

KPK gelar jumpa pers di Jakarta. (FOTO: DETIK/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya.
 
Lima tersangka itu yakni dua mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan Deddy Handoko. Tiga tersangka lain ialah Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi, Rahadian Azhar, dua terpidana korupsi Tubagus Chaeri Wardana dan Fuad Amin.
 
"KPK membuka penyelidikan baru hingga ditemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ke Penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan menjadi warga binaan di Lapas Sukamiskin Bandung sejak 17 Maret 2015. Dia merupakan terpidana yang divonis 7 tahun penjara atas perkara suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Wawan diduga memiliki pendamping yang bertugas mengurus segala keperluannya seperti izin berobat ke luar Lapas, mengurus kebutuhan sehari-hari, membantu komunikasi dan negosiasi dengan pihak Lapas. Termasuk berkomunikasi dengan pihak swasta di luar Lapas.
 
Basaria mengatakan selama ditempatkan di Lapas Sukamiskin periode 26 September 2016-14 Maret 2018, Wawan telah memberi Mobil Toyota Kijang Innova Putih Reborn G Luxury dengan nomor polisi D 101 CAT kepada Deddy. Sedangkan kepada Wahid uang senilai Rp75 juta.
 
"Pemberian-pemberian tersebut diduga memiliki maksud untuk mendapatkan
kemudahan izin keluar Lapas dari DHA dan WH saat menjadi Kalapas Sukamiskin. Izin yang berusaha didapatkan adalah izin berobat ke luar Lapas maupun izin luar biasa," kata Basaria.
 
Wahid kembali ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi berupa kendaraan Toyota Landcruiser Hardtop dan satu unit mobil jeep. Gratifikasi itu diterima Wahid dari seorang warga binaan.
 
"WH (Wahid) tidak melaporkan penerimaan gratifikasi berupa 2 unit mobil dalam jangka waktu 30 hari kerja kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 12 C UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Basaria.
 
Selain itu, menurut Basaria, Wahid juga diduga menerima gratifikasi dari tersangka Rahadian. Perusahaan Rahadian telah bekerja sama dengan beberapa Lapas sebagai Mitra koperasi dan mitra kerjasama pembinaan warga binaan, termasuk di Lapas Sukamiskin Bandung.
 
Sekitar Maret 2018, Wahid selaku Kalapas Sukamiskin meminta Rahadian mencarikan mobil pengganti yang lebih besar dan diminta untuk membeli mobil Toyota Innova Hitam miliknya dengan harga Rp200 juta. Rahadian mengamini permintaan tersebut dan berjanji membelikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Hitam senilai sekitar Rp500 juta untuk Wahid. Dia juga menyanggupi membeli Toyota Innova milik Wahid.
 
"Pada 28 Juni 2018 terjadi penyerahan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dari RAZ (Rahadian) kepada WH (Wahid)," ucapnya.
 
KPK memutuskan tidak meneruskan proses penyidikan terhadap tersangka Fuad Amin. Sebab, Fuad sudah meninggal dunia pada September 2019.
 
"KPK mengacu pada Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia," pungkas Basaria.
 
Wahid dan Deddy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 
Wawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Rahadian disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MEDCOM

Berita Terkait