Selasa, 12 November 2019 | 09:52:52 WIB

LIPI Nilai Sistem Demokrasi Perlu Ditata Ulang

Kamis, 17 Oktober 2019 | 07:49 WIB
LIPI Nilai Sistem Demokrasi Perlu Ditata Ulang

Anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI Siti Zuhro. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sistem demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia dinilai perlu ditata ulang. Mekanisme pemilu dengan hasilnya haruslah memiliki korelasi yang benar-benar efisien.
 
"Kalau korelasinya tidak efektif lalu untuk apa kita berdemokrasi yang sedang kita pikirkan secara serius," kata Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, dalam Sarasehan Kebangsaan KAHMI di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Menurut dia, sistem demokrasi dan sistem pemerintahan harus sesuai dengan konteks keindonesiaan. Kondisi di Tanah Air, jelas dia, memiliki keunikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Bagaimana praktek sistem presidensial itu menyambung ke sistem multipartai di Indonesia karena kasus-kasus di Indonesia ternyata tidak bisa dijelaskan dengan teori mana pun," jelas dia.
 
Siti mencontohkan kontestasi politik yang luar biasa besar dan sengit di tiap pemilihan umum di Indonesia. Namun, setelah pesta demokrasi usai, masyarakat kembali bersatu padu.
 
"Itu (kembali akur) tidak ada di belahan dunia mana pun, hanya di Indonesia yang membuktikan itu," ujar dia.
 
Dia menyebut Indonesia sangat mengedepankan politik harmoni. Untuk itu, desain sistem politiknya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih komunal dan permisif.
 
"Yang kita hendak kedepankan bagaimana menata ulang sistem perwakilan kita supaya tidak rancu antara DPR, DPD RI, dan MPR RI, dan bagaimana mereka bisa melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) secara efektif," ungkap dia.

MEDCOM

Berita Terkait