Selasa, 12 November 2019 | 09:59:19 WIB

KPK Tak Perlu Gusar Menyambut UU Baru

Kamis, 17 Oktober 2019 | 08:03 WIB
KPK Tak Perlu Gusar Menyambut UU Baru

Ilustrasi - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi berlaku pada Kamis, 17 Oktober 2019. KPK sebagai ekskutor UU diminta tak gusar karena implementasi aturan masih menggunakan regulasi lama.
 
"Terkait tugas dan kewenangan penyidik KPK dalam melakukan penyidikan dan penyadapan itu menggunakan UU lama, izin melalui komisioner," kata inisiator RUU KPK Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Pernyataan ini didasari Pasal 69 huruf D di UU KPK baru. Dalam beleid itu menyebut izin penyadapan dan penyidikan masih menggunakan ketentuan lama karena dewan pengawas belum terbentuk.

Dijelaskan pula pada Pasal 69 huruf A angka empat, pembentukan dewan pengawas akan dilakukan pada Desember 2019. Sesuai dengan pengukuhan pimpinan KPK periode 2019-2023.
 
"Nanti baru kemudian mekanisme dan kewenangan penyadapan harus melalui izin dewan pengawas," ujar Masinton.
 
Dia juga menjelaskan soal salah ketik tentang umur minimal bagi komisioner KPK. Dalam regulasi ditetapkan usia minimal pimpinan Lembaga Antirasuah, yakni 50 tahun.
 
Dia menyebut hal itu tak menggugurkan salah satu Wakil KPK terpilih Nurul Ghurfon yang masih berusia 45 tahun. Sebab, pemilihan komisioner masih menggunakan UU lama.
 
"Ada pun pimpinan KPK yang sudah terpilih untuk bulan Desember nanti dipilihnya itu sebelum UU 30/2002 direvisi. Jadi, masih pakai UU lama, tidak masalah," kata Masinton.

MEDCOM

Berita Terkait