Selasa, 12 November 2019 | 10:07:35 WIB

Hitam Putih Pemilu di Mata Komaruddin Hidayat

Kamis, 17 Oktober 2019 | 08:22 WIB
Hitam Putih Pemilu di Mata Komaruddin Hidayat

Rektor UIII Komaruddin Hidayat. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat menyebut kontestasi politik di tingkat nasional dan daerah telah memakan ongkos sosial yang tidak sedikit. Pasalnya, pesta demokrasi ini kerap memanas.
 
"Betapa banyak energi bangsa yang digunakan untuk menjaga kerukunan," kata Komaruddin Hidayat di Sarasehan Kebangsaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Namun, Komaruddin bersyukur Indonesia memiliki hubungan yang kuat untuk terus dapat menjaga tali silaturahmi warganya. Konteks sosial politik ini berbeda dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, meski sama-sama menganut demokrasi.

"Amerika yang relatif berangkat dari masyarakat yang kosong. Sementara itu, Indonesia kebinekaannya punya akar-akar suku budaya yang kuat sekali," tukas dia.
 
Rektor ke-11 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyoroti posisi kalangan artis masih jadi primadona untuk menarik dukungan masyarakat pada Pemilu 2014. Namun, dalam Pemilu 2019, kondisi itu sudah tidak menonjol lagi.
 
"Dulu salah satu vote getter artis-artis, sekarang artis tidak punya daya tarik untuk menarik suara karena tiap hari (masyarakat) nonton TV," ujarnya.
 
Meskipun begitu, lanjut Komaruddin, masih ada alat lain yang dipakai untuk mendapatkan suara dalam pemilu: uang dan politik identitas. Obat mujarab untuk kedua masalah ini belum ditemukan.
 
"Karena itu parpol pemilu tidak luput dari cukong-cukong. Kedua, memanfaatkan identitas yang paling sensitif yakni identitas etnis," tukas dia.
 
Politik berbiaya tinggi yang muncul di Tanah Air memberikan dampak sangat mahal bagi putra-putri bangsa yang pintar dan berkualitas. Mereka akan kesulitan bersaing tanpa dukungan modal yang kuat.
 
"Tidak keluar main uang, dia terpinggirkan. Jadi kemenangan ditentukan oleh jumlah suara bukan oleh keunggulan ide dan integritas. Itu yang terjadi di demokrasi liberal," tukas dia.
 
Di sisi lain, Indonesia tak mungkin bisa mengakhiri politik identitas. Meskipun begitu ini tak berarti hal itu seluruhnya buruk. "Tapi itu sah-sah saja selama pilar berbangsa bernegara tetap kokoh," pungkas dia.

MEDCOM

Berita Terkait